Pemkab Bantul Belum Berencana Kembalikan Uang Idham

"Sejauh ini sikap Pemda masih kita tahan dulu uangnya dan kita kotak di belanja dana tidak terduga," terangnya.

Laporan Reporter Tribun Jogja, Anas Apriyadi

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemkab Bantul masih belum berencana mengembalikan uang pengembalian ke kas negara kasus dugaan korupsi hibah Persiba Bantul sebesar sekitar Rp 11,5 miliar dari mantan Bupati Bantul, Idham Samawi.

Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, usai rapat paripurna di DPRD Bantul pada Kamis (10/3/2016) mengungkapkan sikap mereka masih menunggu adanya kesatuan pendapat antara penegak hukum dan pemeriksa keuangan mengenai status hukum uang yang disetorkan Idham Samawi, sebagai pengembalian ke kas daerah saat menjadi tersangka kasus korupsi yang kini sudah dihentikan (SP3).

"Sejauh ini sikap Pemda masih kita tahan dulu uangnya dan kita kotak di belanja dana tidak terduga," terangnya.

Pihak pemkab menurutnya juga masih akan melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum mengenai status hukum uang tersebut.

Sebab dalam SP3 yang dikeluarkan Kejati DIY saat itu tidak menyertakan perintah untuk mengembalikan uang Idham yang disetorkan ke kas daerah karena diduga terkorupsi.

"Pasti semua keputusan penegak hukum akan kita jadikan referensi," tuturnya.

Pengembalian dana yang diduga kerugian negara dari kasus hibah Persiba Bantul karena pencairannya bermasalah tersebut dilakukan Idham pada 2014, dengan maksud menghapus unsur kerugian negara.

Pada akhir 2015 lalu status Idham sebagai tersangka gugur dengan diterbitkannya SP3.

Upaya Idham untuk menarik kembali uang yang disetornya ke kas negara sudah dilakukan sejak tahun 2015, dan dikabarkan hingga saat ini sudah ada empat kali surat permohonan penarikan uang tersebut kepada Pemkab Bantul.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bantul, Didik Warsito mengakui baru mengetahui ada dua kali surat yang masuk ke Pemkab untuk penarikan dana yang disetorkan Idham tersebut, namun dia tidak mengetahui tentang adanya surat selanjutnya.

"Tidak tahu kalau ada surat yang terakhir ini, mungkin langsung ke Bupati," tuturnya.

Didik membenarkan jika dana tersebut sama sekali belum digunakan dan masih ditahan di pos anggaran tidak terduga. "Soal keputusan pengembalian dana itu, terserah kepada pimpinan," tuturnya. (*)

Penulis: apr
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved