Waspada, Masih Ada Sejumlah Hotel 'Nakal' di Yogyakarta

Pengelola hotel tersebut mengaku-ngaku memiliki kualifikasi hotel berbintang dan mengelabui tamu.

Waspada, Masih Ada Sejumlah Hotel 'Nakal' di Yogyakarta
industri.bisnis.com
Ilustrasi: Hotel 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Singgih Wahyu Nugraha

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wajah industri perhotelan Yogyakarta sedikit tercoreng oleh aksi 'nakal' beberapa hotel non sertifikasi di Yogyakarta.

Pasalnya, pengelola hotel tersebut mengaku-ngaku memiliki kualifikasi hotel berbintang dan mengelabui tamu.

Hal itu tentu saja membuat risih Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY. Pasalnya, PHRI juga kerap kena getahnya dengan kritikan dan teguran dari lembaga konsumen maupun pengawas persaingan usaha.

Ketua PHRI DIY, Istidjab Danunagoro, mengatakan aksi nakal itu banyak dilakukan hotel-hotel yang belum bersertifikasi dan umumnya pemain baru di industri perhotelan.

Mereka pada praktinya kerap menjual paket promo layanan di online agent dan mengklaim hotelnya bertingkat hotel bintang tertentu untuk menggaet tamu.

"Secara etik, ngaku-ngaku hotel berbintang kan nggak pantas karena bisa mengelabui tamu. Takutnya, nanti tamu menginap tapi lalu kecewa karena kualitas nggak sesuai yang dijanjikan, mereka tertipu. Ngono yo ngono tapi yo ojo ngono," kata Istidjab sesuai prosesi penyerahan sertifikat sejumlah hotel oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bhakti Mandiri Wisata Indonesia (LSU Pariwisata BMWI) di Hotel Tentrem Yogyakarta, Jumat (26/2/2016).

Paling tidak, dalam pantauan PHRI, ada 10 hotel di Yogyakarta yang nakal namun Istidjab enggan membeberkan identitas hotel-hotel tersebut.

Ia menegaskan bahwa aksi nakal itu berpotensi menjadikan persaingan industri perhotelan yang tidak sehat.

Sertifikasi usaha pariwisata dipandang sebagai syarat mutlak bagi industri perhotelan. Hal

ini antara lain untuk menjaga kualitas layanan pada tamu serta menghindari main klaim taraf hotel hingga perang tarif.

PHRI dalam hal ini sudah seringkali melayangkan teguran pada pengelola hotel bersangkutan namun praktik serupa masih kerap terjadi.

Sedangkan untuk melangkah ke jalur hukum, kata Istidjab, PHRI belum bisa melakukannya mengingat tidak ada payung landasan hukum terkait kejadian itu.

Pihaknya mengaku sedang melayangkan usulan pada otoritas dan komisi terkait agar ada peraturan hukum khusus yang mengatur permasalah tersebut.

"Selama ini kami hanya bisa menegur secara moral belum bisa ke hukum. Saat ini sedang kita olah bagaimana agar mereka bisa jera. Mungkin dengan teguran, peringatan atau pencabutan izin usaha," kata dia. (*)

Penulis: ing
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved