Pemkab Klaten Wajibkan Penyedia Meubelair Kayu Sertakan SVLK dalam ULP

Hal itu berkaitan dengan regulasi legalitas kayu yang menuntut adanya keabsahaan mengenai asal usul kayu.

Laporan Reporter Tribun Jogja, Padhang Pranoto

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemkab Klaten tahun ini memberlakukan kewajiban pelabelan SVLK pada produk meubelair yang akan memasuki unit layanan pengadaan (ULP).

Hal itu berkaitan dengan regulasi legalitas kayu yang menuntut adanya keabsahaan mengenai asal usul kayu.

Kepala Bagian (Kabag) Setda Klaten, Sigit Gatot Budiyanto, menyatakan kewajiban mencantumkan sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu tersebut, diterapkan bagi rekanan penyedia barang-barang keperluan dari kayu.

Ia menyatakan, kebijakan itu baru kali pertama diterapkan pada tahun 2016.

"Sebelumnya biasa saja tidak memakai SVLK. Pemberlakuan itu karena sekarang ini sudah banyak perajin ataupun pengusaha kayu yang mengantongi izin tersebut, jadi tidak terlalu memberatkan," ucapnya, Senin (15/2/2016).

Menurutnya, pemberlakuan pada tahun 2016 karena pada tahun sebelumnya belum banyak pengusaha kayu yang memiliki SVLK.

Di samping itu, kebijakan itu ditakutkan akan memberatkan rekanan dalam menyediakan meubelair kayu.

Terpisah, Ketua Pokja SVLK, Wahyu Hariyadi menjelaskan, hingga awal tahun 2016 tercatat ada 156 perajin yang mengantongi sertifikat tersebut.

Namun jumlah tersebut tergolong masih jauh dari jumlah ideal, jika dibandingkan banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang perkayuan.

Catatannya, ada sekitar 2.012 unit usaha meubel yang tersebar diseluruh Klaten. Selain sebuah kewajiban pada pemerintahan, langkah pelabelan SVLK juga dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan kepercayaan konsumen terhadap produk kayu dari Klaten.

"Langkah itu juga upaya untuk menyongsong pasar bebas ASEAN yang mulai bergulir pada tahun 2016," kata Wahyu yang juga Kabid Perencanaan Ekonomi, Badan Perencaaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Klaten.

Menurutnya, SVLK merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang pengusaha kayu. Dengan dipenuhinya hal tersebut, pemerintah berharap semua aspek yang berkenaan dengan perkayuan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, kelestarian hutan juga dapat dijaga, karena dengan sistem tersebut dapat ditelusur asal-usul kayu yang digunakan untuk produk meubel. (*)

Penulis: pdg
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved