Petani Sesalkan Batalnya Bantuan Pengurusan Badan Hukum

Kalangan petani di Kabupaten Sleman menyesalkan dibatalkannya bantuan pengurusan badan hukum Gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Petani Sesalkan Batalnya Bantuan Pengurusan Badan Hukum
tribunjogja/anggapurnama
Ilustrasi: Petani sedang membersihkan lahan tanam cabai dari rumput liar di Purwomartani, Kalasan, Rabu (9/9/2015). Petani khawatir harga cabai menjadi anjlok setelah beberapa kali panen. 

Laporan reporter Tribun Jogja, Angga Purnama

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN – Kalangan petani di Kabupaten Sleman menyesalkan dibatalkannya bantuan pengurusan badan hukum Gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Hal tersebut menyusul dicoretnya anggaran program tersebut pada APBD Sleman tahun 2016.

Sekretaris Gapoktan Desa Donoharjo, Ngaglik, Mulyadi mengatakan bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh petani. Hal ini lantaran sebagian besar Gapoktan selama ini belum memiliki badan hukum.

“Sedangkan sebagian besar bantuan yang ditujukan bagi petani memiliki syarat penerimanya harus berbadan hukum,” ungkapnya, Senin (8/2/2016).

Menurutnya dengan belum berbadan hukum ini, juga menjadi kendala gapoktan dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, baik dalam pemasaran produk maupun akses perbankan guna penguatan modal.

Padahal kerjasama itu sangat penting, khususnya dalam pengembangan usaha dan kesejahteraan bagi para petani.

“Petani sangat mengharapkan bantuan tersebut agar kelembagaan kelompok petani semakin kuat,” paparnya.

Mulyadi menjelaskan kondisi petani saat ini semakin terjepit.

Selain modal yang sangat terbatas, pemasaran produk pertanian juga belum dapat dilakukan secara luas, sehingga besar kemungkinan masuknya pihak yang mempermainkan harga.

“Dengan lembaga yang semakin kuat, maka masalah ini dapat dihindari. Hanya saja, gapoktan masih kesulitan dalam mengurus badan hukum,” ujarnya. (tribunjogja.com)

Penulis: ang
Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved