BUMDes di Klaten Diminta Harus Berbadan Hukum

Hal itu terkait dengan faktor kepercayaan dari warga serta persaingan usaha ke depan.

Laporan Reporter Tribun Jogja, Padhang Pranoto

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Klaten mengingatkan pentingnya sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbadan hukum.

Hal itu terkait dengan faktor kepercayaan dari warga serta persaingan usaha ke depan.

Kasubid Penanggulangan Kemiskinan Bapermas Klaten Mujab mengatakan, hal itu sesuai dengan peraturan dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no 4/2015 tentang bentuk usaha serta pembubaran dan pembentukannya.

Menurutnya, sejauh ini baru beberapa BUMDes yang mengajukan badan hukum. Namun demikian, dirinya tak mempermasalahkannya karena memang belum melalui tahap sosialisasi.

"Jadi kalau sesuai peraturan ya harus berbadan hukum. Untuk proses awal baru ada dari Ponggok dan kemarin dari Desa Sidowayah yang mengajukan pembuatan badan hukum. Karena hal itu baru,maka kami akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu," katanya, Selasa (19/1/2015).

Dirinya mengatakan, nantinya setiap BUMDes akan diwajibkan mengurus badan hukum. Menurutnya, ada beberapa keuntungan jika sudah berbadan hukum, di antaranya mendapatkan pengakuan dari pemerintah, kredibilitas terjaga dan bisa menghadapi persaingan antar sesama badan usaha.

Berdasarkan catatan Bapermas, di Kabupaten Klaten terdapat 55 sektor usaha perdesaan yang berkembang. Dimana 35 diantaranya merupakan BUMDes yang telah eksis.

Adapun menjelang akhir tahun 2015 kemarin ada 20 desa yang mengajukan pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Terpisah, Sekretaris Desa Ponggok, Yani Setiyadi, juga mengakui hal itu.

Halaman
12
Penulis: pdg
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved