Netralitas PNS Pilkada Bantul, BKN Rekomendasikan Sanksi

BKN telah mengirim surat yang menegaskan sanksi yang harus dijatuhkan kepada sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Bantul

Laporan Reporter Tribun Jogja, Anas Apriyadi

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengirim surat yang menegaskan sanksi yang harus dijatuhkan kepada sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Bantul, yang diduga melanggar asas netralitas dalam gelaran pilkada 2015 lalu.

Turunnya surat tersebut dibenarkan oleh Penjabat Bupati Bantul, Sigit Sapto Raharjo, Senin (12/1/2016).

Menurut Sigit, inti surat tersebut bukanlah bagaimana sanksi yang harus dijatuhkan pada PNS yang dinyatakan tidak netral. Tapi bagaimana tindak lanjut Pemkab Bantul mengenai pelanggaran yang dilakukan PNS.

"Saya melihat dulu dari BKN rekomendasinya apa. Akan kita cocokkan dengan apa rekomendasi Panwas (panitia pengawas) dulu itu," terangnya.

Menurutnya dalam surat tersebut terdapat tiga kategori pelanggaran, yaitu saat deklarasi bakal pasangan calon, saat syukuran SP3 Idham Samawi di kantor sekretariat partai. Keduanya terjadi sebelum masa kampanye pilkada.

Sedangkan yang ketiga adalah ketika pejabat PNS Bantul menyebut salah satu pasangan pada acara publik di masa kampanye pilkada. "Yang melanggar dulu sudah saya beri sanksi, peringatan tertulis," kata Sigit.

Selengkapnya simak di halaman 5 Tribun Jogja edisi Rabu (13/1/2016). (*)

Penulis: apr
Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved