BK Akan Panggil Sri Muslimatun

Dengan tidak menghadiri rapat paripurnammaupun rapat alat kelengkapan dewan enam kali berturut-turut dapat dilakukan pergantian antar waktu.

BK Akan Panggil Sri Muslimatun
tribunjogja/anggapurnama
Ratusan massa pendukung Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Sri Purnomo-Sri Muslimatun (Santun) menggelar unjuk rasa di DPRD Sleman, Kamis (15/10/2015). (ilustrasi) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Angga Purnama

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Badan Kehormatan (BK) DPRD Sleman berencana akan memanggil Sri Muslimatun untuk dimintai klarifikasi.

Pemanggilan tersebut dilakukan terkait dengan mangkirnya Sri Muslimatun sebagai anggota dewan.

Hingga saat ini Sri Muslimatun masih tercatat sebagai anggota DPRD Sleman dari Fraksi PDIP. Ia sudah tercatat mangkir dari tugas kedewanan selama enam bulan berturut-turut, terhitung sejak bulan Juli 2015.

Sesuai dengann UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 193, dengan tidak menghadiri rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan dewan enam kali berturut-turut dapat dilakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota bersangkutan.

Anggota BK DPRD Sleman, Danang Sulistyo Haryono mengatakan dengan kemangkirannya tersebut, praktis Sri Muslimatun juga tidak mengikuti rapat dan agenda kedewanan hingga lebih dari enam kali kali secara berturut-turut.

Dengan demikian, ia dianggap telah dianggap melanggar etika seorang anggota dewan.

"Sesuai dengan bukti, Sri Muslimatun tidak lagi aktif di DPRD Sleman meski statusnya belum dicoret," ungkapnya, Senin (11/1/2016).

Sri Muslimatun mangkir setelah melayangkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Sleman untuk mengikuti pencalonan sebagai wakil bupati bersama Sri Purnomo.

Meski belum mendapatkan keputusan resmi dari partai tempatnya bernaung terkait PAW, ia sudah tidak berkantor di DPRD Sleman.

"Belum ada proses PAW yang berlangsung, namun yang bersangkutan tidak lagi mengikuti agenda kedewanan. Sehingga dianggap melanggar etika," ujar politisi Partai Nasdem itu.

Menurutnya rekomendasi pemberhentian Sri Muslimatun sudah dilakukan beberapa bulan lalu. Namun lantaran situasi politik yang menegang, hal tersebut urung dilakukan.

"Agar tidak muncul kepentingan politik, klarifikasi akan kami lakukab setelah Pilkada selesai digelar. Rencananya dalam minggu ini akan kami panggil dan klarifikasi," katanya. (tribunjogja.com)

Penulis: ang
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved