Pemkab Kulonprogo Usulkan Kartu Raskin Cegah Bagito

Laporan Reporter Tribun Jogja, Yoseph Hary

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Sistem bagito atau bagi-bagi roto (merata) masih ditemukan dalam realisasi distribusi raskin di wilayah Kulonprogo.

Mengatasi kecenderungan serupa di lapangan, Pemkab Kulonprogo mengusulkan perlunya penerapan Kartu Raskin bagi warga penerima.

Kabag Kesra Setda Kulonprogo, Arief Prastowo, mengatakan untuk memperbaiki sistem distribusi raskin tahun ini, perlu dukungan anggaran daerah melalui APBD.

Anggaran tersebut dimaksudkan, salah satunya untuk mencetak Kartu Raskin bagi setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima manfaat (RTS-PM).

"Saya sangat setuju ada Kartu Raskin. Ini untuk meminimalisasi adanya bagito. Intinya bisa dicegah dengan Kartu Raskin yang dibuat Bulog," katanya, Minggu (3/1/2016).

Temuan adanya sistem bagito dalam pembagian raskin di masyarakat terungkap saat evaluasi akhir tahun di Dinsosnakertrans Kulonprogo.

Pada Rabu (30/12/2015), evaluasi digelar melibatkan Bulog Divre DIY, Biro Kesra Pemda DIY, Tim raskin kabupaten dan kecamatan serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Arief mengatakan, sesuai pedoman umum raskin bahwa anggaran dibebankan pada pemerintah daerah masing-masing. Sebab itu jika ingin memperbaiki beberapa hal dalam distribusi raskin maka perlu dukungan APBD Kulonprogo.

Selain untuk mencetak Kartu Raskin, dukungan anggaran juga untuk biaya transportasi dari titik distribusi (kantor desa) ke titik terdekat penerima raskin, serta pengadaan beras miskin bagi yang layak menerima namun belum mendapatkan raskin.

Selama 2015 ini, distribusi raskin di Kulonprogo berlangsung 14 kali. Setiap distribusi terbilang lancar. Hanya, tim di lapangan mengemukakan bahwa kualitas raskin perlu ditingkatkan.

Selain itu, tim juga menemukan adanya sistem bagito. Demikian juga peran gapoktan sebagai penyuplai raskin harus ditingkatkan.

Usulan ini salah satunya datang dari tim Kecamatan Girimulyo, Saebani. Menurutnya, meski distribusi lancar, kualitasnya perlu ditingkatkan. "Agar lebih baik lagi maka perlu peningkatan peran gapoktan," katanya.

Perwakilan Bulog DIY, Mashuri, dalam evaluasi tersebut mengatakan bakal melakukan perbaikan dan peningkatan distribusi serta kualitas raskin pada 2016 ini.

Meski demikian, menurutnya, kualitas raskin sebenarnya sudah diatur dalam inpres. (tribunjogja.com)