BPS DIY Tidak Mendengar Adanya Kartel Beras

Badan Pusat Statistik (BPS) DIY tidak mendengar adanya kartel beras di Daerah Istimewa Yogyakarta

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Pusat Statistik (BPS) DIY tidak mendengar adanya kartel beras di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal itu dikatakan secara langsung kepada Tribun Jogja, Rabu (2/12/2015) siang melalui Muhammad Lausepa, Kepala Bidang Statistik Produksi BPS DIY.

Ia pun sempat mendengar di luar DIY bahwa kartel atau pedagang besar komoditas beras di beberapa provinsi yang melakukan pengaturan harga secara bersama-sama.

Namun pihaknya sendiri tidak menemukan keganjilan dan belum pernah mendengar kabar miring tersebut.

"Kalau di DIY sendiri saya belum pernah mendengar. Lagi pula itu bukan hak kami untuk menjelaskan hal itu. Tugas kami hanya survei dan hitung angka produksi," tuturnya yang biasa disapa Muh itu.

Ia mengatakan, tahun ini pun Bulog menginstruksikan untuk membuat data penyerapan petani. Di DIY sendiri, penyerapannya sebesar 100%.

Menurutnya, dengan begitu stok beras di DIY dapat dibilang dan diindikasikan aman karena daya serapan Bulog sampai 100%. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan di DIY.

Ia menjelaskan, Provinsi DIY sendiri pada tahun 2015 diperkirakan menghasilkan sebesar 725.016 ton Gabah Kering Giling (GKG) untuk produksi padi sawah. Sementara pada tahun 2014 hanya sebesar 719.194 ton.

Pada 2015 ini setidaknya telah mengalami peningkatan produksi sebesar 5.822 ton atau sebesar 0,81% untuk produksi padi sawah.

"Di DIY saya tidak mendengar itu. Kalau di wilayah-wilayah lain sempat mendengar tentang hal itu (kartel beras). Jika ada permasalahan, itu menjadi tanggung jawab bersama. Kalau ada masalah pun pasti didiskusikan bersama," paparnya. (tribunjogja.com)

Penulis: abm
Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved