Breaking News:

Penambang Pasir Kali Progo Keluhkan Sulitnya Perizinan

Sulitnya mengurus izin penambangan pasir di DIY dikeluhkan oleh sejumlah penambang pasir yang tergabung dalam Kelompok Penambang Progo (KPP)

Penulis: apr | Editor: Ikrob Didik Irawan
Tribun Jogja/Anas Apriyadi
Mesin pompa pasir yang digunakan warga untuk menambang berhenti beroperasi. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Anas Apriyadi

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Sulitnya mengurus izin penambangan pasir di DIY dikeluhkan oleh sejumlah penambang pasir yang tergabung dalam Kelompok Penambang Progo (KPP).

Sekretatis KPP, Yunianto menerangkan ada sekitar 3000 petambang yang menggantungkan hidupnya dari proses penambangan pasir dengan mesin penyedot di sepanjang Sungai Progo, baik di wilayah Sleman, Bantul, dan Kulonporgo.

"Saat ini karena polisi melakukan penyitaan mesin sedot di Kulonprogo, penambang yang pakai mesin terpaksa mandek karena takut dirazia," katanya pada Selasa (11/8/2015).

Yunianto menerangkan para penambang sadar kebanyakan dari mereka tidak memiliki izin atau sudah habis masa izinnya. Namun Ia berdalih para penambang kini kesulitan dalam proses perizinan.

"Realita yang ada para pelaku tambang di sepanjang Kali Progo terbentur sulitnya regulasi untuk mendapatkan izin tambang untuk menjawab diberlakukannya UU Minerba nomor 4 tahun 2009," ujarnya.

Yunianto mengungkapkan dalam masalah regulasi, aparat birokrasi terkesan belum bisa mensinergikan antara UU Minerba No 4 tahun 2009 dengan peraturan izin tambang sehingga banyaka izin yang diajukan petambang tidak satupun ada yang berhasil.

"Kita seperti dipingpong, waktu di propinsi disuruh ke kabupaten, karena blangko di sana mengetahui BLH, jadi sekarang masih mandek di Kabupaten," katanya.

Menurutnya para petambang telah memiliki itikad baik dengan menaati aturan yang berlaku dan berupaya mengajukan izin, namun terbentur sistem yang belum terbangun baik.

Yunianto mengklaim penambangan pasir dengan mesin sedot lebih ramah lingkungan dan dilakukan oleh kelompok masyarakat sendiri sehingga tidak terkait dengan penambangan dari pemodal besar yang menggunakan alat-alat berat.

"Kalau alat berat digaruk kita setuju, karena memang merusak, kalau dengan alat sedot kan penambang rakyat, kita memberdayakan masyarakat," terangnya.

Sukardi dari kelompok petambang di Jati, Banaran, Galur, Kulonprogo mengungkapkan mereka di Kulonprogo sudah merasa membayar pajak galian C, namun tetap saja dalam pengurusan izin mendapat kesulitan.

"Pemerintah tidak konsekuen, kita izinnya belum keluar tapi pemerintah tetap mau terima pajaknya," katanya.

Atas permasalahan tersebut, Ketua KPP, Gandung mengungkapkan telah mengirim surat terbuka kepada Gubernur DIY yang intinya meminta penegak hukum menghentikan operasi penyitaan mesin sedot milik rakyat serta memohon regulasi tata cara pengajuan izin usaha tambang di Kali Progo dipermudah.

"Dua point tersebut kami mohon dikabulkan karena disamping menyangkut kelangsungan hidup ribuan kepala keluarga di sepanjang Kali Progo, juga para pelaku tambang peduli agar pemerintah daerah dapat pemasukan dari pajak," tandasnya. (tribunjogja.com)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved