Breaking News:

Pilkada Bantul

Hadiri Deklarasi Cabup, Sekda Bantul Dipanggil Panwas

Satu pejabat daerah Bantul kembali dipanggil Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Bantul pada Selasa (11/8/2015) untuk dimintai klarifikasi

Penulis: apr | Editor: Ikrob Didik Irawan
net
Ilustrasi 

Meski begitu, Riyantono memastikan ketika sudah memasuki masa pencalonan saat ini, dan nantinya melangkah ke masa kampanye, dirinya berkomitmen menjaga netralitas PNS di Bantul.

"Adanya surat edaran terkait netralitas PNS, siapa yang mengusulkan kalau bukan sekda," ungkapnya.

Komisioner Panwas Bantul Divisi Hukum dan Penindakan, Harlina menjelaskan dari sejumlah pejabat daerah yang telah dipanggil, Panwas tetap tidak bisa menentukan benar tidaknya tindakan mereka jika tidak terkait dengan UU Pilkada.

"Dari kajian akan menyimpulkan kalau bentuk pelanggaran UU Pilkada akan menjadi ranah Panwas, kalau bukan kita hanya bisa meneruskan hasil kajian ke lembaga berwenang," terangnya.

Meski begitu, PNS menurutnya tidak bisa main-main terkait netralitas dalam Pilkada nanti.

Panwas daerah menurutnya telah diminta Bawaslu RI untuk mendata PNS yang mengikuti acara yang digelar bakal calon kepala daerah yang nantinya bisa diteruskan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Ketua Panwas Bantul, Supardi menambahkan, dalam setiap kegiatan di masyarakat yang melibatkan adanya bakal calon, anggota Panwas tidak akan tinggal diam dan mengirim tim untuk memantau jika ada PNS yang menghadiri atau ada pelanggaran lain.

"Kita sudah investigasi beberapa kegiatan, kendalanya memang banyak pengawas yang tidak hapal wajah pejabat," ungkapnya.

Karena itu, Supardi juga meminta partisipasi masyarakat untuk melaporkan kepada anggota Panwas maupun Panwascam jika menemui indikasi pelanggaran dalam Pilkada baik tentang netralitas PNS maupun lainnya. (tribunjogja.com)

Tags
Pilkada
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved