Gatot Minta KPK Tangani Kasus Bansos

Agar penyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana bantuan sosial tak lagi ditangani Kejaksaan Agung

Gatot Minta KPK Tangani Kasus Bansos
Ambaranie Nadia K.M
Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evi Susanti mengklarifikasi dugaan keterlibatan mereka dalam kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan, Selasa (28/7/2015) dini hari. 

TRIBUNJOGJA.COM - Kuasa Hukum Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Razman Arif Nasution, meminta agar penyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana bantuan sosial tak lagi ditangani Kejaksaan Agung.

Ia ingin agar pengusutan tersebut dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Akan lebih baik, akan lebih independen, KPK menangani kasus bansos, BDB (bantuan daerah bawahan), dan lain-lain tahun 2012 dan 2013," ujar Razman, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/8/2015).

Menurut dia, pernyataannya itu telah didiskusikan Razman dengan Gatot dan Evi.

"Bukan saja terkait dengan dugaan penyuapan, tapi juga untuk bansos, BDB (bantuan daerah bawahan), dan lain-lain untuk kiranya dapat diproses oleh KPK, bukan pihak kejaksaan," kata Razman.

Razman mengatakan, pengusutan dana bansos tersebut oleh KPK justru akan mempermudah proses penyidikan kasus yang saat ini menjerat dua kliennya.

Gatot dan Evi merupakan tersangka kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

"Kami mendorong agar kasus dugaan suap ini begitu juga dengan bansos, BDB, BDH (bantuan dana hibah) itu sesegera mungkin diproses," kata dia.

Dengan demikian, kata Razman, kasus dugaan suap kepada hakim PTUN Medan bisa segera dibawa ke pengadilan. (*)

Tags
KPK
Editor: dik
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved