Breaking News:

Pilkada Bantul

Panwaslu Periksa Keabsahan Syarat Pencalonan Pilkada Bantul

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bantul mulai menerima aduan dari masyarakat yang mempertanyakan keabsahan persyaratan dukungan salah satu calon

Penulis: apr | Editor: Ikrob Didik Irawan
Ist
Ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Anas Apriyadi

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Dua hari pascapendaftaran calon bupati dan wakil bupati Bantul, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bantul mulai menerima aduan dari masyarakat yang mempertanyakan keabsahan persyaratan dukungan salah satu calon.

Hal tersebut dibenarkan Ketua Panwaslu Bantul, Supardi, menurutnya dengan laporan yang mengarah kepada pasangan Suharsono-Abdul Halim Muslih tersebut Panwaslu telah menindaklanjutinya dengan langsung melakukan pengecekan surat dan menemui pengurus DPD Gerindra DIY.

"Tadi sudah ketemu pengurus DPD Gerindra, dan jawaban beliau memang asli, pengamatan kami juga cap basah dan tanda tangan Prabowo Subianto memakai tinta biru," jelasnya pada Kamis (30/7/2015).

Meski begitu, Supardi menerangkan belum mencoba mengkonfirmasi perihal surat tersebut kepada pengurus DPP Gerindra.

Walau hasil sementara surat rekomendasi yang digunakan sebagai persyaratan kemungkinan asli, Panwaslu menurutnya tidak bisa begitu saja menentukan keabsahan berkas tersebut.

"Kami tidak begitu saja, kami akan rekomendasikan ke KPU agar kroscek
lebih lanjut, paling tidak KPU Bantul sampai DPP," ujarnya.

Ketua KPU Bantul, M Johan Komara mengungkapkan hingga saat ini belum mendapat aduan dari masyarakat yang mempertanyakan keabsahan syarat pendaftaran salah satu pasangan calon.

KPU sendiri menurutnya masih melakukan proses penelitian dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang akan berlangsung dari tanggal 28 Juli 2015 hingga 3 Agustus 2015.

"Dalam proses tersebut kita belum bisa bilang hasilnya seperti apa," ujarnya.

KPU Bantul menurutnya terbuka menerima masukan masyarakat terkait proses penelitian dokumen, jika nantinya ada masyarakat yang ingin memberi laporan ke KPU terkait keraguan atas keabsahan syarat pendaftaran, masyarakat diminta membuat masukan secara tertulis agarbisa diproses.

"Prinsipnya, kalau ada yang mau mengajukan keberatan atau mempertanyakan silahkan dalam bentuk tertulis," terangnya.

Terkait dengan rumor adanya pihak yang mempertanyakan keabsahan tanda tangan dalam persyaratan surat rekomendasi dari salah satu pasangan calon, Johan menjelaskan dalam PKPU No 9 tahun 2015 pasal 52, jika terdapat keraguan atau laporan dari masyarakat KPU bisa melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang.

Johan menegaskan dalam PKPU, persyaratan dalam surat rekomendasi dari partai politik memang harus asli atau basah dan juga dibubuhi cap basah, serta materai. (tribunjogja.com)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved