Hari Buruh Internasional

Seharusnya Cuti Melahirkan Enam Bulan

Ratusan buruh yang berasal dari gabungan beberapa buruh di Yogyakarta turun ke jalan menuntut perbaikan kesejahteraan, Jumat (1/5/2015)

Seharusnya Cuti Melahirkan Enam Bulan
Tribun Jogja/Khaerur Reza
Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, buruh melakukan aksi di depan kantor DPRD DI Yogyakarta. Dalam aksi ini, para buruh memblokir jalan Malioboro. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Hamim Thohari

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, ratusan buruh yang berasal dari gabungan beberapa buruh di Yogyakarta turun ke jalan menuntut perbaikan kesejahteraan, Jumat (1/5/2015).

Diawali dengan melakukan longmarch dari taman parkir Abu Bakar Ali mereka bergerak menuju kawasan Nol Kilometer. Di depan gedung DPRD DIY para buruh singgah untuk menyampaikan orasi.

Selain menuntut upah layak, dalam aksi tersebut juga disuarakan kesempatan bagi buruh perempuan untuk memberikan ASI eksklusif bagi anak mereka.

"Kami sengaja gabung dalam aksi hari ini bersama para buruh untuk memperjuangkan hak bagi buruh perempuan bisa memberikan ASI eksklusif," ujar ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Yogyakarta, Fransisca Maria di sela-sela aksi.

Dikatakannya, merujuk pada pasal 128 UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa setiap bayi berhak mendapat ASI eksklusif sejak lahir hingga usia enam bulan terkecuali atas indikasi medis.

Tetapi saat ini yang terjadi adalah pekerja perempuan hanya diberi waktu cuti melahirkan selama tiga bulan (satu setengah bulan sebelum melahirkan dan satu setengah bulan setelah melahirkan).

Dengan alasan tersebut dan pentingnya ASI eksklusif bagi bayi, AIMI mendesak agar cuti melahirkan bagi buruh perempuan selama enam bulan.

"Bayi usia satu setengah bulan itu masih sangat membutuhkan ASI, belum selayakanya ditinggal oleh ibu mereka untuk bekerja. Dan jika pemerintah tidak merubah kebijakan cuti tersebut, berarti mereka mengkhianati undang-undang yang telah ada," kata Fransisca.

Hal tersebut semakin perlu diperjuangkan melihat kondisi di banyak perusahaan yang tidak menyediakan ruang laktasi bagi pekerjannya untuk memerah ASI.

Tidak hanya itu, berdasarkan ketentuan pasal 83 UU no. 13/2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selam waktu kerja.

"Tetapi dengan keadaan buruh perempuan menyusui diberi target pekerjaan sama dengan yang tidak menyusui, tentu mereka tidak memiliki waktu untuk menyusui. Yang pada akhirnya memilih susu formula untuk diberikan pada anaknya," tambahnya.

Di tengah kondisi upah buruh yang kecil, menurut Fransisca menjadi sebuah ironi jika upah mereka harus kembali terpotong untuk keperluan membeli susu formula yang sebetulnya tidak perlu mereka keluarkan jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada buruh perempuan. (*)

Tags
buruh
Penulis: mim
Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved