Pemda DIY Beri Kesempatan Pengusulan Revisi UMK

Hal itu menyusul banyaknya desakan dari kalangan buruh agar Pemda DIY merevisi UMK

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ekasanti Anugraheni

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemda DIY melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY memberikan kesempatan bagi kabupaten/kota untuk mengusulkan revisi Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) 2015. Hal itu menyusul banyaknya desakan dari kalangan buruh agar Pemda DIY merevisi UMK pascakenaikan harga BBM.

"Kebijakan UMK itu di kabupaten/kota. Kalau mau revisi, ya kami tunggu usulan dari kab/kota. Nanti baru Gubernur yang akan menyetujui atau tidak," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Sigit Sapto Rahardjo, Senin (24/11/2014).

Hingga kemarin, Sigit belum menerima satupun surat resmi yang meminta revisi UMK, baik dari Pemkab/Pemkot ataupun dari serikat pekerja.

Sigit memastikan, Gubernur DIY Sri Sultan HB X akan menindaklanjuti usulan revisi UMK. Jika benar ada usulan itu, Gubernur akan memanggil Wali Kota dan Bupati di DIY untuk membicarakannya.

Sepanjang, usulan revisi juga sudah disepakati oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah. Sebab, sebelum menetapkan revisi, Dewan Pengupahan harus melakukan survey Kehidupan Hidup Layak (KHL) terlebih dulu.

Mantan Assekda itu mengatakan, penetapan UMK 2015 kemarin sebenarnya sudah memperhitungkan proyeksi inflasi akibat kenaikan harga BBM. Peluang melakukan revisi juga kecil.

Sebab, mengacu Permenakertrans Nomor 7 tahun 2013, UMK harus ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 20 November. Jadi, untuk revisi tak memiliki payung hukum.

Di sisi lain, Disnakertrans DIY juga sudah menyiapkan surat imbauan kepada perusahaan agar memberikan kompensasi kenaikan BBM bagi karyawannya. "Sudah di meja Gubernur. Tinggal nunggu tanda tangan," ungkap Sigit.

Seperti diketahui, sebelum terjadi kenaikan harga BBM, Gubernur DIY sudah menandatangani Surat Keputusan (SK) bernomor 252/Kep/2014 tentang UMK Kabupaten/Kota di DIY 2015. Dalam SK tersebut, UMK Kota Yogyakarta ditetapkan Rp1.302.500, Sleman Rp1.200.000, Bantul Rp1.163.800, Kulonprogo Rp1.138.000, dan Gunungkidul Rp1.108.249. (*)

Tags
Yogyakarta
Penulis: esa
Editor: Hendy Kurniawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved