Wali Kota Yogya Raih Penghargaan Kota Layak Huni

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dwi Nourma Handito

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menerima penghargaan Livable City dari Eastern Regional Organisation for Planning and Human Settlements (EAROPH). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada pemimpin yang telah melaksanakan pembangunan kota yang baik dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima oleh Haryadi Suyuti di Jakarta, Senin (11/8/2014), bersama dengan beberapa Wali Kota yang lain seperti Wali Kota Surabaya, Kota Jakarta Utara, Tangerang Selatan, Makasar, Semarang, Bandung dan Banyuwangi. Namun penghargaan yang diberikan berbeda-beda kategorinya.

Haryadi Suyuti menyebutkan bahwa diraihnya predikat Livable City atau Kota layak huni tidak hanya dengan cara mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Namun juga diukur dengan tingkat kelayakan huni, dimana hal tersebut bisa dilihat dari usia harapan hidup masyarakatnya.

“Mewujudkan kota layak huni sejatinya tidak hanya sekedar mewujudkan ketersediaan sarana prasarana maupun fasilitas bagi masyarakat. Namun ukuran nyata dampak tingkat kelayakan huni adalah usia harapan hidup dengan kondisi kesehatan dan pendidikan yang memadai,” kata pria yang akrab disapa HS tersebut.

Haryadi menyebutkan bahwa usia harapan hidup warga kota Yogyakarta mencapai 73,5 tahun, dan hal tersebut merupakan rerata tertinggi nasional. Sementara itu dalam menciptakan kota yang layak huni, Haryadi menyebut bahwa kunci yang harus dilakukan adalah membangun nilai kepada masyarakat, dimana hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan dan harus terus digalakkan.

Dalam menilai sebuah kota sebagai kota layak huni ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi. Seperti diantaranya kualitas penataan ruang, jumlah ruang terbuka, kualitas angkutan umum, perlindungan bangunan sejarah, kebersihan, pencemaran, kondisi jalan, fasilitas pejalan kaki, kesehatan, pendidikan, air bersih, jaringan telekomunikasi, pelayanan publik, hubungan antar penduduk, listrik dan fasilitas rekreasi.(*)