Tolak Toyota Camry, Badingah Tetap Pakai Toyota Fortuner

Rencana pembelian kendaraan dinas untuk Bupati Gunungkidul berupa Toyota Camry akhirnya batal meski sudah dimasukkan ke dalam APBD 2014.

Tolak Toyota Camry, Badingah Tetap Pakai Toyota Fortuner
TRIBUN JOGJA.COM/DOK
Bupati Badingah

Laporan Reporter Tribun Jogja, Hari Susmayanti

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Rencana pembelian kendaraan dinas untuk Bupati Gunungkidul berupa Toyota Camry akhirnya batal meski sudah dimasukkan ke dalam APBD 2014. Bupati akan tetap menggunakan Toyota Fortuner sebagai kendaraan dinas sehari-harinya.

Batalnya rencana tersebut diketahui setelah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Gunungkidul hanya membeli delapan unit Toyota Rush saja dalam pengadaan kendaraan dinas tahun 2014. Toyota Rush tersebut digunakan untuk kendaraan kepala dinas.

Delapan kepala dinas yang akan mendapatkan kendaraan dinas baru ini antara lain Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan ESDM, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Tanaman Pangan dan Kehutanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Peremupuan dan KB dan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan.

Sekretaris DPPKAD Gunungkidul, Hermawan Yustianto mengatakan rencana pembelian kendaraan dinas bupati memang dimasukkan dalam APBD 2014. Namun kemungkinan batal karena bupati tidak menghendakinya.

“Kemungkinan tidak jadi. Kemarin memang sudah diusulkan, tapi kelihatannya tidak jadi,” katanya saat ditemui di kantornya, Kamis (3/7/2014).

Dia menjelaskan, sebenarnya kendaraan dinas untuk bupati ini cukup penting. Sebab, beberapa waktu sebelumnya, bupati Gunungkidul dilarang oleh petugas protokoler untuk masuk ke komplek pelantikan bupati Pacitan karena alasan kendaraanya tidak standar pejabat kepala daerah.

Atas dasar itulah pada tahun 2014, rencana pembelian kendaraan dinas bupati kembali dimasukkan ke dalam APBD. "Ini kemungkinan dipending dulu. Tapi saya tidak tahun persis apa alasannya,” jelasnya.

Untuk pengadaan kendaraan bagi kepala dinas, kata Hermawan, pemerintah menganggarkan anggaran sebesar Rp 1.680.000.000. ”Setiap unitnya sekitar Rp 210 juta. Kendaraan sudah diserahkan kepada masing-masing dinas,” ungkapnya.

Selain membeli kendaraan dinas untuk delalapn kepala SKPD, tahun 2014 ini pemerintah juga akan membeli kendaraan pemadam kebakaran. “Kemarin sudah ada yang menawarkan. Tapi kita belum putuskan karena kita ingin sekalian membeli baju pemadam. Harganya memang cukup mahal,” imbuhnya.(has)

Penulis: has
Editor: tea
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved