Pemilu 2014

Bawaslu : Kampanye Hitam Bagian dari Sampah Demokrasi

Gelaran Pemilu Presiden (Pilpres) yang terhitung kurang dari 1,5 bulan lagi, suhu politik semakin memanas.

Bawaslu : Kampanye Hitam Bagian dari Sampah Demokrasi
Ist
Ilustrasi

Laporan Reporter Tribun Jogja, M Nur Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gelaran Pemilu Presiden (Pilpres) yang terhitung kurang dari 1,5 bulan lagi, suhu politik semakin memanas. Baik di tingkat elit politik, maupun di tingkat grassroot. Black campaign atau kampanye hitam yang dilontarkan oleh berbagai pihak terhadap masing-masing calon dengan menyinggung isu SARA (Suku, Agama, dan Antar Golongan) sudah tak terbendung.

Dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 Pasal 41 ayat (1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menghina seseorang mngandung SARA calon dan/atau Pasangan Calon yang lain.

“Resiko kampanye hitam akan sangat kental dengan menjelekkan calon lain oleh pendukung-pendukungnya. Dalam konteks demokrasi itu adalah sampah atau virus demokrasi yang harus dibersihkan,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat, (30/5).

Menurutnya, kampanye hitam sebenarnya memiliki efek positif dan negatif. Namun jika terus bermunculan dan tidak disertai bukti nyata, justeru membuat persepsi publik semuanya adalah buruk. “Itu yang dikhawatirkan. Apatisme calon pemilih bisa saja terjadi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung munculnya informasi yang beredar di internet, baik melalui media sosial maupun portal brita yang tidak berbadan hukum. Najib mengungkapkan, yang menjadi persoalan adalah tidak semua masyarakat mampu mencerna sumber informasi secara bijak.

“Sebagian masyarakat kita itu belum bisa kritis dan belum bisa menimbang mana informasi yang memang benar atau memang itu hanya sampah. Pendidikan politik demokrasi masih perlu,” kata Najib.

Najib mengungkapkan, dalam Pilpres potensi terjadinya konflik akan semakin besar, sebab kekuatan antar pendukung calon cukup kuat. Maka mereka mudah terprovokasi oleh permasalahan masa lalu yang tidak berhubungan langsung dengan Pilpres.

“Ini menjadi catatan yang perlu diperhatikan oleh pengawas dan kepolisian di lapanganj,” katanya. (Tribunjogja.com)

Penulis: had
Editor: tea
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved