Pemilu 2014

Partisipasi Pemilih di DIY Tertinggi Kedua di Indonesia

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menempati urutan kedua tertinggi

Partisipasi Pemilih di DIY Tertinggi Kedua di Indonesia
Tribun Jogja/ Hasan Sakri Gozali
Seorang Biarawati memberikan hak suaranya pada pemilihan Umum Legislatif rabu (09/4/2014). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, M Nur Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menempati urutan kedua tertinggi secara nasional. DIY hanya selisih 1 persen dari Provinsi Gorontalo.

“Kita tertinggi kedua secara nasional, dan hanya selisih nggak sampai satu persen dari Gorontalo. Di sana mencapai 84 persen, sedangkan di DIY kan 83 persen,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Humas, Farid Bambang Siswantoro, Senin (19/5).

Ia mengatakan, angka partisipasi pemilih tersebut melebihi perolehan angka nasional yang mencapai 75,11 persen. Menurutnya, meningkatnya angka di DIY dari Pemilu 2009 lalu sebesar 72 persen menjadi 83 persen dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya pemberitaan media massa secara massif.

“Kami sangat berterimakasih pada semua pihak terutama media massa yang selalu memberitakan setiap tahapan Pemilu secara massif di DIY. Termasuk peran partai politik,” katanya.

Sementara itu, lanjut Farid, terkait gugatan perkara Konstitusi PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Legislatif 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK), hanya DIY satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak ada laporan. Dari total 767 laporan gugatan yang terregistrasi, tidak ada parpol dari DIY maupun calon DPD yang melaporkan.

“Tidak ada gugatan satupun dari DIY, kita sudah cek dan pastikan itu. Nah itu bisa bermakna positif tapi juga negatif, karena DIY jadi tidak punya pengalaman bersidang di MK. Toh, itu menjadi bukti, Jogja memang istimewa,” kata Farid.

Akan tetapi, terdapat 2 kasus di internal KPU DIY yang dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pertama, kasus petugas PPK Wirobrajan Kota Yogyakarta yang membuka kotak suara tanpa diketahui oleh saksi parpol maupun pengawas.
Kedua, kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh oknum PPK di Kabupaten Gunungkidul.

Berupa turut serta melakukan kegiatan kampanye untuk salah satu calon DPD di area tempat pendidikan.(had)

Penulis: had
Editor: tea
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved