Duit Bukan Jaminan Tokoh Politik Dipilih

Laporan Reporter Tribun Jogja, Niti Bayu Indrakrista

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Uang bukan lagi menjadi faktor utama penentu pilihan politik seseorang. Sejumlah faktor lain turut menjadi pertimbangan, seperti jaringan, modal sosial, bahkan modal kekerasan.

Hal itu terungkap dalam penelitian kerjasama Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan University of Oslo, Norwegia berjudul "Demokrasi di Indonesia: Antara Patronase dan Populisme'.

"Uang tetap menjadi faktor penting, tapi bukan satu-satunya," kata koordinator tim peneliti UGM Amalinda Savirani saat ditemui seusai seminar hasil penelitian tersebut di UC UGM, Yogyakarta, Selasa (29/4) siang.

Linda mengatakan, modal uang belaka tidak bisa menjamin tokoh politik akan dipilih oleh masyarakat. Ia menjelaskan, masyarakat juga mempertimbangkan sejumlah faktor lain seperti modal sosial, jaringan, bahkan modal kekerasan. Menurut Linda, faktor terakhir yang disebutnya cukup populer di daerah rawan konflik.

Adapun penelitian tersebut dilakukan di 28 kota/kabupaten serta dua daerah istimewa. Total terdapat 592 narasumber yang dilibatkan.

Ia melanjutkan, politik uang yang biasa dipraktikkan saat Pemilu hanya satu bagian saja dari proses politik yang lebih panjang. Pada tahap berikutnya, kekuatan jaringan seringkali lebih berpengaruh.

"Pemilu hanya satu momentum. Kelanjutan proses politik masih panjang hingga lima tahun berikutnya," ujar Linda.

Penelitian itu juga menemukan bahwa perbaikan demokrasi di Indonesia saat ini masih pada taraf formal. Misalnya, praktik Pemilu yang telah beberapa kali diadakan secara langsung pascaruntuhnya Orde Baru.

Akan tetapi, sejumlah indikator seperti tata pemerintahan yang demokratis dan kemandirian pemerintah membuat serta menerapkan keputusan mencetak skor buruk.

Tim juga menemukan demokrasi di Indonesia cenderung mengarah pada politik berbasis ketokohan. Politik berbasis figur juga ditandai kebutuhan figur untuk populer melalui media massa. "Masyarakat mengenalnya sebagai politik pencitraan," kata dia.

Sementara itu mengenai politik uang yang terjadi saat Pemilu, menurut anggota tim peneliti, Eric Hiariej, meningkatkan biaya politik. Ia mengatakan, angka yang digunakan dalam serangan fajar cenderung selalu meningkat dari waktu ke waktu.

Eric menjelaskan, tidak terbukanya tiap caleg terhadap praktek politik uang yang dilakukan membuat masing-masing caleg hanya bisa 'mengintip' seberapa banyak uang yang diberikan kontestan lain.

"Mereka tidak dimungkinkan saling komunikasi karena sama saja membuka kartu," kata dia.

Ia meneruskan, pertimbangan seberapa banyak uang yang diberikan dalam money politics bukan dibuat berdasarkan kebutuhan warga. Besaran itu ditentukan atas dasar perkiraan berapa banyak yang diberikan calon lain.

"Maka dari itu uang yang diberikan cenderung selalu meningkat, apalagi pada menit-menit terakhir menjelang pencoblosan," ujar Eric. (Tribunjogja.com)

Skandal Kuliner Terkait
Disegel, Bakpia Tidak Asli Jadi Buronan di Malaysia