Sosialisasi BPJS Sulit Dipahami Para Lansia

Laporan Reporter Tribun Jogja, Obed Doni Ardiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Samadi (70) seorang peserta Asuransi Kesehatan (Askes) asal Klaten berharap agar pemerintah berperan aktif dalam menyosialisasikan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang mulai berjalan 1 Januari 2014 nanti. Peran aktif tersebut terlebih ditujukan kepada warga yang kurang mampu atau miskin.

“Warga miskin sebenarnya ingin mengetahui cara mengakses bantuan sosial. Apalagi program BPJS tahun depan itu ditunjukan untuk umum. Namun warga miskin seringkali takut untuk bertanya, atau terkadang merasa tidak diterima ketika bertanya ke instansi terkait. Karena itu, pendekatan langsung terhadap rakyat sangat diperlukan dalam sosialisasi BPJS,” jelasnya, di Klaten, Senin (16/12/2013).

Selama ini, menurutnya, masyarakat yang sebenarnya mampu terkadang ingin mendapatkan jaminan kesehatan yang diperuntukan untuk warga miskin. Hal itu lah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, dengan mendekati langsung warga yang miskin.

“Jangan sampai salah sasaran seperti program-program lainnya,” tuturnya.

Samadi yang merupakan Ketua Persatuan Wedratama Republik Indonesia (PWR) Klaten Selatan ini, mengaku sempat kebingungan dengan sosialiasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang selama ini dilakukan di televisi dan radio. Menurutnya, sosialisasi tersebut terlalu cepat bagi para warga yang lanjut usia. Menurut dia, hal yang sama juga dirasakan oleh rekan-rekannya yang lain.

“Selama ini kami dengan 2014, Askes bubar. Namun ternyata hanya ganti baju. Karena itu kami selaku peserta Askes ingin tahu apakah ada perbedaan dalam pelayanan atau bagaimana. Sehingga kami meminta PT Askes untuk memberikan sosialisasi terkait hal itu. 103 anggota kami datang untuk mendengarkan sosialisasi ini,” ucapnya, di sela-sela Sosialisasi BPJS yang dilakukan PT. Askes cabang Klaten, di Aula Balai Desa Sumberejo, Klaten Selatan.

Sementara itu, Pelaksana PT. Askes cabang Klaten, Dewi Masitoh, mengatakan untuk Askes tidak ada perubahan bagi peserta lama (PNS, Polri, TNI, dan BUMN). Namun pelayanan Askes ada perubahan terkait yang ditujukan kepada masyarakat umum. Dia mengatakan, warga umum yang ingin mendapatkan askes dapat langsung mendaftarkan dirinya.

“Pelayanan Askes tetap ada. Masyarakat umum boleh langsung mendaftarkan diri, asal memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), yang nanti kita link-kan dengan E-KTP. Untuk masyarakat miskin, nanti bentuknya Jamkesmas dan Jamkesda yang iurannya sebesar Rp 19.252 per bulan dibayar oleh pemerintah. Jamkesmas itu pemerintah pusat, sedangkan jamkesda pemerintah daerah. Untuk Klaten, tahun depan peserta Jamkesda bertambah menjadi 31 ribu orang, yang sebelumnya hanya 25 ribu orang,” paparnya.

Terkait sosialisasi BPJS, PT. Askes telah melakukan sosialisasi kepada pemberi pelayanan, yaitu rumah sakit, dokter, dan perawat. Sedangkan sosialisasi BPJS kepada masyarakat akan dilakukan secara bertahap, baik kepada semua instansi yang bersangkutan, hingga pamong desa.

“Kami diberi waktu mulai 1 Januari hingga lima tahun ke depan. Jika ada kelompok masyarakat atau paguyuban yang ingin diberi sosialisasi, kami siap memberikan,” pungkas Dewi. (oda)