Aksi Mogok Dokter

Ketua IDI: Ingat Kami Tidak Mogok

"Aksi ini merupakan aksi solidaritas dan ingat kami tidak mogok"

Ketua IDI: Ingat Kami Tidak Mogok
TRIBUNJOGJA.COM/SINGGIH WAHYU NUGRAHA
KRIMINALISASI DOKTER - Para dokter dari IDI Kulonprogo menggelar aksi solidaritas terhadap kasus kriminalisasi dokter di Manado, Rabu (20/11/2013). 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesial (PB IDI), Zaenal Abidin mengatakan aksi solidaritas terhadap kasus yang menimpa dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, bukan demo. Mereka tetap menjalankan pelayanan pada pasien.

"Aksi ini merupakan aksi solidaritas dan ingat kami tidak mogok. Karena pelayanan tetap ada di unit gawat darurat, dan yang turun tidak semua dokter," kata saat dihubungi wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2013).

Para dokter ini melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sampai Istana Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2013) pagi.

Aksi tersebut menolak kriminalisasi dokter dengan menggunakan pita warna hitam di lengan kiri dan membagikan pin bertuliskan tolak kriminalisasi dokter.

Zaenal menjelaskan bahwa jumlah total dokter yang berada di Jakarta ada sekitar 20.000 orang. Akan tetapi, tidak semua dokter melakukan aksi turun ke jalan. Pasalnya, keselamatan pasien yang membutuhkan di Unit Gawat Darurat (UGD) tetap diprioritaskan.

Menurutnya, aksi solidaritas akan diisi dengan orasi dan doa dengan menggunakan pita berwarna hitam di setiap rumah sakit serta di jalanan.

Akan tetapi, fokusnya akan berada di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat.

"Kita juga akan bagikan pin bertuliskan tolak kriminalisasi dokter. Tujuannya, mau memberikan suport kepada dokter Ayu. Catatan kami, adalah minta ke MA supaya mempercepat proses peninjauan kembali kasus yang mendera dokter Ayu. Kami minta yang bersangkutan dibebaskan, karena menurut kami yang bersangkutan tidak bersalah," katanya.

Dia berharap kedepan pihak penegak hukum tidak gegabah dalam menentukan hukuman terhadap kasus yang serupa. Menurutnya, seharusnya harus mengacu kepada Undang-undang tentang kesehatan. (*)

Editor: dik
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved