Pernyataan Mendagri Soal FPI, Diragukan Anggota Dewan
Ada dua hal, kata pria yang akrab disapa Willy ini, yang membuatnya ragu akan pernyataan sang menteri
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Imbauan Mendagri agar kepala daerah menjalin kerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) dianggap bercanda oleh anggota Komisi A DPRD Fraksi PDI-Perjuangan William Yani. Ia ragu Gamawan menyampaikan hal itu dalam konteks imbauan formal.
"Soal kerjasama dengan FPI, saya bertanya-tanya, apakah Mendagri bercanda? Saya rasa Mendagri bercanda," ujar William saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/10/2013) pagi.
Ada dua hal, kata pria yang akrab disapa Willy ini, yang membuatnya ragu akan pernyataan sang menteri. Pertama, kerjasama kepala daerah dengan siapapun adalah urusan dapur yang tidak boleh diintervensi siapapun, termasuk Mendagri.
"Konteksnya imbauan itu apa? Apakah imbauan secara resmi atau cuma kata-kata pidato pas sambutan saja, harus diperjelas itu," ujar Willy.
Kedua, imbauan tersebut dianggap tak menghormati proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Sebab, tiap Pemprov memiliki unit Litbang yang berguna menjadi penyaring pihak-pihak yang akan diajak untuk bekerja sama. Layak atau tidak dan lain-lain.
"Kita (Pemprov DKI, misalnya) kan punya Litbang. Biarlah Litbang ini bekerja, menentukan apakah FPI layak atau tidak diajak kerjasama. Kalau layak ya bagus, tapi kalau tidak ya berarti pernyataan menteri itu ada kepentingannya, dong," ujarnya.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan FPI. Kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurut Gamawan, kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik.
"Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik," ujar Gamawan, dalam sambutan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaam Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis siang kemarin.(*)
