Yogyakarta

Kurangnya Pelibatan Disabilitas dalam Pembangunan Berkelanjutan

Menurutnya, sampai dengan saat ini isu disabilitas masih dipandang eksklusif serta disabilitas masih dianggap bermasalah

Kurangnya Pelibatan Disabilitas dalam Pembangunan Berkelanjutan
istimewa
Jumpa pers yang diselenggarakan oleh Koalisi Disabilitas untuk Pembangunan Inklusi di Hotel Eastparc Hotel, Yogyakarta, Rabu (15/5) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Penyandang disabilitas dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) memiliki potensi besar dalam berkontribusi terhadap percepatan pembangunan pada suatu negara, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Dari data Susenas 2018, terdapat 12%, penyandang disabilitas, yang mana menurut data dari Bappenas 2018, dari total 265 juta penduduk Indonesia, terdapat 58,3 juta jiwa yang menyandang disabilitas.

Namun, sampai dengan saat ini, pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan berkelanjutan sangatlah kurang.

Risnawati Utami, Pendiri OHANA Indonesia mengungkapkan ketika berbicara dalam konteks hukum, Indonesia sudah memiliki UU No 8 Tahun 2016, yang merupakan dasar dari pelaksanaan pembangunan inklusif disabilitas, yang mana sounding dari pembangunan inklusi sudah lama.

Perdana Diputar, Film Boccia Ungkap Perjuangan dan Kerja Keras Atlet Disabilitas

"Kita bisa menjadi aset dan penyumbang pembangunan negara. Aset kami untuk negara besar, tapi kita masih dianggap kelompok rentan. UU No 8 harusnya menjadi tonggak untuk negara melakukan realisasi, pemberdayaan organisasi disabilitas," ungkapnya dalam jumpa pers yang diselenggarakan oleh Koalisi Disabilitas untuk Pembangunan Inklusi di Hotel Eastparc Hotel, Yogyakarta, Rabu (15/5/2019)

Menurutnya, sampai dengan saat ini isu disabilitas masih dipandang eksklusif serta disabilitas masih dianggap bermasalah

"Partisipasi itu masih sangat kurang, bahkan kalau dibuat grafik sangat kurang. Mungkin kalau melihat perkembangan di Jogja yang ngawal banyak, belum tentu di daerah lain sebanyak itu. Kita dianggap bermasalah. Pelibatan kita di setiap level dari desa sampai nasional sangatlah kurang," ungkapnya.

Abdullah Fikri, dari Puskadin Lampung mengungkapkan jika masih banyak poblem baik regulasi maupun non regulasi dalam pencapaian pembangunan inklusi.

Anak Disabilitas Rungu Wicara di Kota Magelang Dilatih Servis HP

Menurutnya, ketika merefleksikan konstitusi UUD 45 amandemen, sudah membahas secara prinsipil mengenai penerapan hak asasi manusia.

Di pasal 28, secara spesifik sudah membahas mengenai aspek kemudahan dan afirmasi dalam rangka percepatan pencapaian keadilan.

"Proses kemudahan itu perlu dilakukan bagi kelompok yang memang dalam konteks negara termasuk kelompok rentan. Jauh sebelum adanya Sustainable Development Goals (SDGs) ada, konstitusi kita sudah banyak bicara tentang persamaan hak warga negara. Selain secara nasional, daerah juga memiliki kewenangan yang kuat dalam proses pembangunan inklusi," terangnya.

Oleh karenanya, dari Koalisi Disabilitas untuk Pembangunan Inklusif memberikan rekomendasi untuk pencabutan kebijakan lama yang tidak berperspektif pada undang-undang penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas Kota Magelang Dilatih Seating Clinic

Selain itu, adanya langkah-langkah afirmasi pengganggaran pembangunan inklusi di semua Kementerian/Lembaga untuk mewujudkan pembangunan inklusi, aksesibel serta berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Pemerataan program-program pembangunan inklusi yang mampu menjangkau seluruh penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang lainnya. Selain itu, juga membuat regulasi yang menjadi komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan yang partisipatif," ungkapnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved