Nasional

Politik Uang Ditakutkan Masih Rentan Terjadi

Politik uang masih menjadi perhatian oleh Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM.

Politik Uang Ditakutkan Masih Rentan Terjadi
istimewa
DPP UGM saat menggelar jumpa pers mengenai potensi politik uang, pada Senin (15/4/2019) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Politik uang masih menjadi perhatian oleh Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM.

Untuk itu, dari DPP UGM melalui Laboratorium Big Data Analytics can PolGuv Research Centre kembali melakukan tiga riset dengan masing-masing metode yang berbeda untuk memetakan potensi politik uang pada pemilu 2019.

Ketiga riset tersebut yakni pertama analis percakapan di sosial media, Twitter dalam rentang waktu 10 hari, mulai 2-12 April 2019.

Kedua survei pemilih yang dilakukan periode 8-13 Maret 2019 dengan 800 responden di DIY, dan ketiga penelitian kuantitatif terhadap kandidat kepala daerah 2019, yang dilakukan sepanjang April-September 2018 pada Pilkada Kota dan Kabupaten Madiun.

Baca: Politik Uang dan Kampanye Hitam Berpotensi Terjadi Jelang Pemungutan Suara

Wawan Mas'udi, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM menjelaskan jika ada beberapa temuan yang pihaknya dapatkan.

Untuk analisis menunjukkan bahwa dari 7647 total percakapan terkait dengan politik uang, hanya ada 1817 yang lokasinya terdeteksi.

Secara geografis, yang paling banyak membicarakan mengenai hal tersebut adalah Jawa Barat yakni 433 percakapan, kedua DKI Jakarta dengan 358 percakapan, Jawa Timur dengan 222 percakapan dan Jawa Tengah dengan 140 percakapan.

Dia menjelaskan jika percakapan mencapai puncaknya pada tanggal 11 April 2019 yang mencapai 2.921 percakapan.

Baca: Politik Uang dan Kampanye Hitam Berpotensi Terjadi Jelang Pemungutan Suara

"Ada dua hal yang mempengaruhi pertama ada hal yang memang mengarah pada tuduhan ke salah satu pasangan calon Presiden. Kedua laporan sporadis yang menyampaikan adanya praktek jual beli suara oleh kandidat legislatif," terangnya.

Lebih lanjut, untuk survei yang dilakukan di DIY, menunjukkan bahwa hanya ada 17,38% yang menyatakan pemberian barang/uang dalam pemilu boleh dilakukan.

Halaman
12
Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved