Jawa

Bawaslu Tertibkan 67.539 APK di Kabupaten Magelang

Dari jumlah tersebut, ada 32.622 APK yang ditertibkan dua hari terakhir, pada masa tenang, dan menjelang hari pemungutan suara.

Bawaslu Tertibkan 67.539 APK di Kabupaten Magelang
istimewa
Petugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang melakukan pencopotan APK yang terpasang di baliho jalan, berukuran besar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Magelang, Senin (15/4/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang menertibkan 67.539 Alat Peraga Kampanye (APK) di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang, selama masa kampanye.

Dari jumlah tersebut, ada 32.622 APK yang ditertibkan dua hari terakhir, pada masa tenang, dan menjelang hari pemungutan suara.

"Kami tertibkan kurang lebih 67.539 APK di 21 kecamatan. APK terdiri dari spanduk, baliho, rontek, bendera, dan segala bahan kampanye. Dua hari, dari Minggu hingga Senin (15/4/2019) ini kami menertibkan 32.622 APK," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh, Senin (15/4/2019).

Baca: Ribuan APK Dicopot, Kabupaten Magelang Harus Steril Selama Masa Tenang

Habib mengatakan, Bawaslu Kabupaten Magelang dan seluruh jajaran pengawas di tiap desa dan kecamatan, KPU Kabupaten Magelang, Satpol PP Kabupaten Magelang, Polres Magelang, DLH dan PU Kabupaten Magelang, ikut serta melakukan penertiban.

Penertiban APK dilakukan di seluruh kecamatan berjumlah 21 kecamatan. Hari ini, Senin (15/4/2019), Bawaslu menyusur lagi sejumlah wilayah kecamatan yang dilaporkan masih terdapat APK yang tercecer.

Bawaslu sendiri menemukan APK paling banyak terpasang di tiga kecamatan, yakni Tegalrejo, Muntilan dan Grabag.

"Kami lakukan penyusuran ulang terhadap APK yang tercecer ini. Seperti di Kecamatan Salaman, dan sejumlah kecamatan lainnya. Hal ini untuk memastikan selama masa tenang ini, tidak ada APK lagi yang tertempel," kata Habib.

Baca: Bawaslu Kota Yogya Soroti Sekolah yang Digunakan untuk TPS

Habib juga mengimbau partai politik, tim pemenangan, tim kampanye dan relawan untuk memiliki kesadaran untuk menurunkan APK secara mandiri.

Dikatakannya, selama masa tenang tidak boleh lagi ada kampanye dalam bentuk apapun, seperti kampanye terbuka, kampanye terbatas, iklan kampanye hingga kampanye dalam bentuk lain.

Selain itu, kampanye lewat medsos juga sudah tidak boleh lagi.

"Jika biasanya banyak caleg dan tim kampanye berkampanye melalui media sosial, mulai sekarang sudah tidak boleh lagi. Semua Alat Peraga Kampanye (APK) harus diturunkan dan Bahan Kampanye (BK) disimpan," katanya.

APK yang sudah ditertibakn sendiri dapat diambil lagi oleh tim sukes atau kampanye dari masing-masing paslon atau caleg, dengan menandatangani berita acara penertiban.

"APK boleh diambil tim sukses dengan menandatangani berita acara yang ada," tutur Habib.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: rfk
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved