Gunungkidul

Antisipasi 'Serangan Fajar', Bawaslu Gunungkidul Lakukan Patroli Khusus

Jika ditemukan politik uang, tidak menutup kemungkinan ancaman hukuman bisa menyeret nama caleg atau partai yang tercatut namanya dalam politik uang.

Antisipasi 'Serangan Fajar', Bawaslu Gunungkidul Lakukan Patroli Khusus
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA,GUNUNGKIDUL - Antisipasi adanya 'serangan fajar' atau politik uang menjelang pencoblosan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul telah menginstruksikan untuk melakukan patroli khusus.

Hal tersebut diutarakan oleh Divisi Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Gunungkidul, Sudarmanto, Senin (15/4/2019).

"Seluruh jajaran sudah kami intruksikan untuk terus melakukan patroli, sedangkan untuk penindakan kami menunggu adanya temuan terlebih dahulu. Kami tidak segan-segan akan melakukan investigasi jika ada temuan politik uang," tegasnya pada Tribunjogja.com.

Baca: Menikmati Manis-Gurihnya Gurameh Bakar Ala Jambon Resto

Sudarmanto menambahkan jika ditemukan politik uang tidak menutup kemungkinan, ancaman hukuman bisa menyeret nama caleg atau partai yang tercatut namanya dalam politik uang.

"Kalau memang ada laporan akan kami maksimalkan investigasinnya, kan saksi, pelaku bisa cerita asal materi (uang) itu dari mana, Bawaslu tidak akan menyerah dalam menangani politik uang," ucapnya.

Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk aktif melaporkan jika ada dugaan hal yang mengarah kepada politik uang.

Menurutnya walaupun yang mebagi bukan dari pelaksana kampanye atau tim kampanye pihaknya akan tetap menginvestigasi.

"Indikasi pelanggaran pidana pemilu saksi dan barang bukti akan tambah dari proses penyelidikan, kami melakukan pengawasan tidak hanya saat masa tenang saja tetapi juga pada hari pemungutan suara," tegas Sudarmanto.

Baca: Bawaslu Targetkan Kota Yogya Segera Bersih dari APK

Dirinya menjelaskan dalam pasal 515 dan pasal 523 juga tertuang aturan larangan menjanjikan atau memberikan materi untuk dukungan peserta pemilu.

"Ini tidak hanya kepada tim atau peserta, tetapi semua orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan materi dapat tersandung pidana," tegas Sudarmanto.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Gunungkidul, Is Sumarsono menjelaskan, terkait dengan politik uang sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pasal 523 ayat (2). 

"Dalam pasal tersebut berbunyi setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi Iainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta," jelasnya, Senin (15/4/2019).

Terpisah, Kapolres Gunungkidul, AKBP Ahmad Fuady mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu Gunungkidul untuk mengawasi adanya politik uang.

Pihaknya akan melakukan patroli dengan skala besar sebagai upaya meningkatkan kondusifitas menjelang pemilihan Rabu (17/04/2019) mendatang.

"Antisipasi serangan fajar, Bawaslu sampai tingkat Panwascam akan mengawasi di lapangan. Polri siap membantu pelaksanaanya," kata Fuady.(*)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved