Yogyakarta

Akademisi Minta Evaluasi Pelaksanaan Tukin Harus Rutin

Tunjangan Kinerja (Tukin) yang sedang digodok oleh pemerintah provinsi DIY diharapkan bukan menjadi pemborosan anggaran.

Akademisi Minta Evaluasi Pelaksanaan Tukin Harus Rutin
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tunjangan Kinerja (Tukin) yang sedang digodok oleh pemerintah provinsi DIY diharapkan bukan menjadi pemborosan anggaran.

Tetapi, justru meningkatkan kinerja dan juga menjadi pelesat pelayanan pada masyarakat.

“Tukin ini berbasis kinerja dengan parameter yang menunjukkan kinerja PNS. Jangan jadi pemborosan uang negara yang menjadi sumber tukin,” ujar Pengamat tenaga kerja dan perburuhan,  Dr Hempri Suyatna kepada Tribun Jogja, Senin (15/4/2019).

Hempri menyebutkan, evaluasi terhadap Tukin pun harus dilaksanakan secara berkala.

Setidaknya enam bulan sekali ada evaluasi pada penilaian kinerja dan juga pencairan tukin ini.

Monitoring rutin ini juga akan berdampak pada peningkatan etos kerja.

Baca: Parameter Tukin Harus Obyektif

Selain itu, dengan adanya tukin akan semakin memacu prestasi PNS.

Sehingga, tidak ada lagi kecemburuan karena pekerja maksimal dan pemalas mendapatkan hak yang sama.

“Tidak ada lagi PGPS yang berarti Pintar Goblok Penghasilan sama,” kata Hempri.

Untuk peningkatan kapasitas pegawai dan juga penempatan pegawai pun sudah berbasis kinerja.

Halaman
123
Penulis: ais
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved