Kota Yogyakarta

Kelompok Difabel Inginkan Rumah Layanan Disabilitas

Rumah tersebut nantinya mampu melayani urusan disabilitas di Kota Yogyakarta yang meliputi kesehatan, pendidikan, rehabilitasi sosial, dan pelatihan.

Kelompok Difabel Inginkan Rumah Layanan Disabilitas
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kelompok disabilitas meminta agar di Kota Yogyakarta dibangun Rumah Layanan Disabilitas.

Rumah tersebut nantinya mampu melayani urusan disabilitas di Kota Yogyakarta yang meliputi kesehatan, pendidikan, rehabilitasi sosial, dan pelatihan.

Sekretaris Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta, Tri Maryatun menjelaskan bahwa harapannya dengan adanya Rumah Layanan Disabilitas, semua urusan bisa tertangani di satu tempat dan mereka tidak perlu mobilisasi ke sana ke mari untuk mengurus keperluan tersebut.

"Tapi saat ini itu masih wacana, karena ada perbedaan pandangan. Ada yang minta sederhana dulu. Tapi ada yang ingin gedung fasilitas lengkap. Kami dari komite dan Dinsos menyiapkan itu," ucapnya ditemui seusai Workshop Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta, di Grha Pandawa, Kamis (4/4/2019).

Baca: Porsi CPNS Untuk Penyandang Disabilitas di DIY Belum Terpenuhi

Saat ini, lanjutnya, layanan untuk disabilitas yang sudah ada berupa Unit Layanan Disabilitas yang diampu oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

"Itu juga sebenarnya sudah melayani anak-anak sekolah dan orang tua. Lalu untuk bisa mewujudkan yang namanya Rumah Layanan Disabilitas, butuh menyatukan perbedaan itu tadi," ucapnya..

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan bahwa Kota Yogyakarta berkomitmen untuk menjadi kota yang tidak hanya ramah disabilitas tapi juga menjadi city for all atau kota untuk semua. Ini bertujuan agar semua warga bisa mengakses dan memperoleh aktivitas keseharian.

"Kami juga punya OPD yang punya kepedulian pada penyandang disabilitas. Kebijakan afirmasi terhadap perempuan, lansia, orang tua, dan anak-anak merupakan kebijakan umum Pemkot yang harus diterjemahkan dalam progran dan kegiatan yang otomatis ada anggaran," ujarnya.

Baca: TPS Diharapkan Mudah Diakses Penyandang Disabilitas

Heroe menuturkan bahwa ketika membuat kebijakan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pun telah merumuskan akses kepada keluarga miskin juga akses penyandang disabilitas yang prosentasenya 2 persen.

"Artinya kebijakan umum ini sudah dilakukan teman-teman di OPD. Termasuk dalam dunia kerja, yakni CPNS. Jatahnya ada 3 tapi yang daftar cuma 1," bebernya.

Ia pun menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh kelompok disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta karena terus memberikan masukan yang membangun bagi Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Masukan yang datang ke kami, membuat kami selalu bercermin dan menjadikan Yogya menjadi lebih baik," tandasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: kur
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved