Gunungkidul

Sebanyak 3.362 Orang di Gunungkidul Ditandai Tidak Memenuhi Syarat Masuk DPT

Pemilu 2019 tinggal menghitung hari hingga saat ini tidak ada perubahan jumlah Daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Gunungkidul.

Sebanyak 3.362 Orang di Gunungkidul Ditandai Tidak Memenuhi Syarat Masuk DPT
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Pemilu 2019 tinggal menghitung hari hingga saat ini tidak ada perubahan jumlah Daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Gunungkidul.

Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkiudl menandai DPT yang sudah tidak memenuhi syarat sejumlah 3.362 orang.

Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani mengatakan yang dimaksud tidak memenuhi syarat adalah masyarakat yang telah berpindah status misalnya saja dari masyarakat sipil menjadi TNI/POLRI atau telah meninggal dunia.

Baca: KPU Gunungkidul Lakukan Simulasi Entry Data dan Pelipatan Surat Suara

"Jumlahnya tetap tidak berubah yang tidak memenuhi syarat ditandai nanti kita coret dan tidak kita cetak di TPS. Jadi mereka yang sudah tidak memenuh syarat tidak mendapatkan undangan," katanya, Rabu (3/4/2019).

Ahmadi mengatakan selain pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dan lembaga permasyarakatan karena dimungkinkan masyarakat yang akan memilih berada di Rumah sakit maupun Lembaga permasyarakatan.

"H-7 sebelum waktu pencoblosan kami akan berkoordinasi dengan rumah sakit, untuk melakukan pendataan pasien yang mana yang masuk dalam DPT tetapi masih opname hingga pelaksanana pemilu nanti," ujarnya.

Setelah melakukan pendataan pada saat hari pencoblosan Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat akan masuk di rumah sakit untuk mengambil suara pasien yang opname.

"Kalau untuk lembaga permasyarakatan akan ada satu TPS yang disana tetap kita fasilitasi yang berada di Lapas maupun rumah sakit," imbuhnya.

Baca: Seorang WNA yang Masuk DPT telah dicoret oleh KPU Gunungkidul

Sementara itu, Komisioner bidang pengawasan, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga Rosita menuturkan saat rapat pleno dan ditetapkan DPT di Gunungkidul fokus pengawasan Bawaslu adalah memastikan KPU melaksanakan putusan MK RI Nomor 20/PUU-XVII/2019.

"Isinya kurang lebih memastikan KPU melakukan sosialisasi serta pendaftaran layanan pindah memilih hingga 7 hari yang mengalami keadaan tertentu misalnya mengalami sakit dan harus dirawat di Rumah sakit, tertimpa bencana alam, Menjadi tahanan, atau menjalankan tugas saat pemungutan suara," katanya.

Menurutnya saat ini KPU Gunungkidul telah melaksanakan hal tersebut tinggal pihaknya melakukan pengawasan dan melakukan pengawalan terhadap DPT yang harus pindah dalam keadaan tertentu.

"Terutama bagi mereka yang menjadi penduduk Lapas dan tahanan Polres kemudian bagi mereka juga yang berada di Rumah Sakit ," pungkasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved