Pemda DIY Desak Angkasa Pura 1 Realisasikan Target Operasional Bandara NYIA pada April Mendatang

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Provinsi DIY mendesak Angkasa Pura 1 untuk segera merampungkan target pembangunan  bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan agar target operasional pada tanggal 7 April bisa dilaksanakan.

“Kami terus mendesak PT AP 1 untuk sesuai janji pembangunan tanggal 7 April mendatang. Kalau memang tidak bisa biar disampaikan mereka (AP 1),” kata Sekda DIY, Gatot Saptadi di Kompleks Kepatihan, Kamis (21/3/2019).

Hingga saat ini, Gatot mengaku masih menunggu informasi terbaru terkait dengan progres pembangunan bandara baru tersebut. Dia menjelaskan, belum mengetahui informasi terbaru soal bandara ini.

“Tim advance juga terakhir tanggal 22 Maret. Belum menyampaikan apa-apa. Nanti biar AP 1 lapor hasilnya bagaimana,” jelasnya.

Baca: Akhir Bulan Ini, Kementerian Perhubungan Akan Tentukan Status Bandara NYIA Kulonprogo

Gatot sebelumnya menjelaskan, fungsional bandara baru ditargetkan bulan April mendatang masih belum dipastikan. Hal ini masih menunggu tim percepatan dari Kementrian Perhubungan terkait layak atau tidaknya launching operasional bandara tersebut.

Tim advanced dari Kementrian Perhubungan ini akan melakukan verifikasi pada tanggal 1 hingga 15 Maret ini. Usai verifikasi proses pembangunan NYIA, nantinya akan segera diumumkan layak atau tidaknya bandara baru ini dioperasionalkan pada bulan April mendatang.

Pihaknya menjelaskan statemen dari pihak berkepentingan ini terkait dengan sisi kelayakan dan operasional. Atau, memang bandara ini hanya layak uji coba atau memang layak untuk penerbangan perdana.

“Artinya apakah nanti juga bisa beroperasi tanda petik, bisa didarati pesawat utamanya flight internasional yang mendarat. Ini nanti yang menjadi bagian lain yang disepakati bersama. Atau, bisa didarati dengan kapasitas tertentu dengan mengoptimalkan penerbangan regular internasional. Tunggu lah nanti bagaimana,” jelasnya.

Baca: Komisi C DPRD DIY Dorong Penyusunan Masterplan Bidang Agrikultur dan Akuakultur

Dari sisi manajemen bandara, kata Gatot, harus ada aktivitas di terminal. Sehingga, pada saat dioperasionalkan bandara bukan berupa bangunan kosong. Pihaknya pun tengah berkoordinasi mengenai beberapa tenant yang akan dikelola.

“Ada lima titik display dengan luasan 100 meter persegi untuk dikelola dan  Pemda siap untuk itu,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk pengelolaan itu memang ada mekanisme tersendiri. Sejauh ini, peminat untuk mengisi gerai memang banyak, namun akan ditawarkan pada pengusaha yang sanggup atau tidak hitung-hitungan ekonomi 6 bulan belum ramai lalu lintasnya.

“Mungkin untuk 6 bulan pertama ini masih belum sewa, setelah itu bisnis oriented seperti sewa. Sekarang belum dibebani kewajiban dulu,” urainya.

Dia menjelaskan, untuk pengembangan ke depan juga terdapat lahan 1600 meter persegi yang akan dikelola Pemda DIY dan PT Angkasa Pura untuk pengembangan bisnis tersebut.

“PT AP dengan Pemda ada harga khusus, sementara Pemda punya kewajiban mengangkat UMKM dan membina. Mungkin 2 tahun free terus bayar atau gandeng BPD barangkali,” jelasnya. (tribunjogja)