LPMK Berharap Turut Dilibatkan Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kota Yogyakarta berharap bisa diikutsertakan dalam hal pengelolaan dana kelurahan

LPMK Berharap Turut Dilibatkan Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan
KOMPAS/HERU SRI KUMORO Ilustrasi rupiah
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kota Yogyakarta berharap bisa diikutsertakan dalam hal pengelolaan dana kelurahan, yang sedianya bakal turun tahun ini.

Karenanya, walaupun Peraturan Walikota (Perwal) terkait pengelolaan dana kelurahan ditarget rampung akhir Maret ini, masih ada ganjalan yang harus diurai sebelum mencairkan dana termin pertama, dari total Rp 352 juta per kelurahan. 

Bukan tanpa alasan, LPMK merasa tidak bisa dikesampingkan begitu saja, lantaran nantinya dana kelurahan juga menyentuh masyarakat, yang selama ini berada dalam binaan mereka. 

Hal itu disampaikan Ketua LPMK Mantrijeron, Singgih Maryanto, di sela diskusi publik Peran Masyarakat dan Optimalisasi Dana Kelurahan, di Kantor DPD RI DIY, Kota Yogyakarta, Selasa (19/3/2019) malam.

Baca: Widodo Ingin Anak Gadisnya yang Masih 9 Tahun Cepat Ketemu, Diduga Terkubur Material Longsor

Baca: Rumahnya Dikontrak Pelaku Upal, Pemilik Sebut Tidak Ada yang Mencurigakan

Baca: Sindikat Upal Senilai Rp4,6 Miliar di Kontrakan Godean, Pelaku Berprofesi Dukuh dan Guru Honorer

Ia mengakui, antara LPMK dengan kelurahan, belum sejalan mengenai alokasi dana ini. Menurutnya, kedua belah pihak harus duduk bersama, dengan harapan muncul kesepahaman dalam implementasi penggunaan nantinya. 

"Mungkin, pemahaman antara satu lurah, dengan lainnya, tidak sama. Jadi, harus ada forum agar pengelolaan dana kelurahan ini berjalan searah, pemahamannya sama," katanya.

"Apalagi, memang lurah itu sedikit yang merupakan penduduk asli, sehingga tidak tahu kondisi dan karakter di lokasi, dan kami LPMK yang mungkin lebih paham," imbuh Singhih.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubid Pengendalian Program Daerah Bappeda Kota Yogyakarta, Zusri Kusuma Wardani menuturkan, Pemkot akan segera melakukan pertemuan dengan pihak LPMK.

Melalui pertamuan tersebut, ia berharap bisa mensinkronisasi pemahaman, supaya implementasi penggunaan dana kelurahan ini, bisa sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan.

"Nanti ya, kami akan ajak lurah dan LPMK untuk membahas apa yang bisa dilakukan oleh keduanya," cetusnya. 

Sementara itu, Anggota DPD RI DIY, Cholid Mahmud berharap, Pemkot mampu mencari formulasi, untuk memadukan kinerja Kelurahan dan LPMK. Ia menilai, kedua belah pihak ini seharusnya menjadi partner, layaknya eksekutif dan legislatif. 

"Saya kira LPMK dan Kelurahan memiliki fungsi yang sama baiknya. Hanya saja, Lurah yang memiliki Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini," ucapnya.

"Pemkot harus mendengar masukan dari LPMK. Harapan kami, akhir Maret selesai Perwalnya, lalu Mei dana cair, karena sebenarnya sudah siap," pungkas Cholid. (aka)

Penulis: aka
Editor: ose
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved