Yogyakarta

KPU akan Berdiskusi dengan Parpol sebelum Rapat Umum Terbuka

KPU RI sebenarnya sudah mengeluarkan jadwal mulai dari level provinsi sampai kabupaten/kota berkenaan dengan rapat umum terbuka.

KPU akan Berdiskusi dengan Parpol sebelum Rapat Umum Terbuka
Tribun Jogja/ Noristera Pawestri
Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Jelang rapat umum terbuka yang akan mulai dilakukan pada 24 Maret sampai dengan 13 April 2019 mendatang, KPU DIY rencananya akan memanggil peserta pemilu untuk dilakukan sosialiasi mengenai jadwal rapat terbuka bagi masing-masing.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Hamdan Kurniawan menjelaskan, KPU RI sebenarnya sudah mengeluarkan jadwal mulai dari level provinsi sampai kabupaten/kota berkenaan dengan rapat umum terbuka.

Dia menjelaskan jika nantinya, ketika pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dijadwalkan untuk rapat umum terbuka di satu tempat, maka di hari yang sama pula parpol yang mengusungnya juga melakukan rapat umum terbuka.

Begitupun dengan paslon nomor urut 02 yang dijadwalkan akan melakukan rapat umum terbuka, maka di hari itu pula parpol pengusungnya juga akan melakukan rapat umum terbuka.

Baca: KPU DIY Tunggu Kotak Suara Pengganti dari Pusat

"Pada hari dimana pasangan calon presiden kampanye, itu nanti partai politik yang mengusungnya. Intinya linier, dan di bagi dua, ada zona A dan zona B," ungkapnya pada Senin (18/3/2019).

Terkait hal tersebut, pihaknya juga akan melakukan diskusi dengan parpol mengenai rencana rapat umum terbuka.

Meskipun dari pusat sudah memberikan edaran, namun pihaknya merasa perlu rapat umum tersebut didiskusikan kembali dengan parpol, termasuk mengenai kerawanan konflik yang mungkin terjadi dalam rapat umum terbuka.

"Hari ini jampi koordinasikan dengan DPD soal iklan kampanye, besok kami akan melakukan diskusi dengan partai politik terkait rencana rapat umum terbuka. Meskipun pusat sudah memberi tahu secara resmi, tapi kami rasa, kami masih perlu mendiskusikan dengan parpol. Kami juga rencanakan buat Surat Keputusan, terkait jadwal kampanye rapat umum baik untuk parpol tingkat provinsi maupun DPD," ungkapnya.

Mengenai konvoi, Hamdan mengatakan jika hal tersebut tidak mungkin ditolak, karena lokasi untuk rapat umum terbuka sendiri dilakukan di tanah lapang.

Namun, konvoi tersebut tetap harus mematuhi aturan yang sudah ada

Baca: Kampanye Terbuka Bisa Menyenangkan Tanpa Konvoi Knalpot Blombongan

"Kegiatan rapat umum dalam salah satu pasal dimungkinkan dilakukan di lapangan. Dimana dimungkinkan datang ke tempat rapat umum secara berombongan. Konvoi kita tidak mungkin menolaknya. Tapi dia juga harus mematuhi aturan lalu lintas, itu diatur di undang-undang," ungkapnya

Disinggung mengenai potensi konflik, Hamdan menerangkan jika di daerah tertentu memang ada, namun dengan penjadwalan dan pengaturan yang sedemikian rupa, diharapkan konflik tersebut tidak terjadi.

Dia mengatakan jika komitmen paserta pemilu inilah yang seharusnya dibangun untuk meminimalisir adanya konflik.

"Jadwal itu sudah diatur sedemikian rupa agar menghindakan kemungkinan gesekan. Sudah ada jadwal yang tegas kapan 01 dengan parpol pengusungnya kampanye, kapan untuk 02. Itu sudah upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadi gesekan antara pendukung atau parpol, tinggal komitmen dari paslon atau partai untuk mengatur anak buahnya agar tidak melakukan kegiatan anarkis," katanya.

Di sisi lain, kepolisian juga bertugas untuk mengatur lalu lintas, misalnya ketika ada suatu lokasi yang menjadi basis dari calon tertentu, maka tidak perlu dilewati. Hal itu untuk menghindari gesekan. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved