Yogyakarta

Pemprov DIY Tunggu Petunjuk Teknis Soal Rencana Kenaikan Gaji PNS

Hingga kini, Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden (Keppres) mengenai kenaikan gaji yang akan cair April mendatang ini masih belum ada.

Pemprov DIY Tunggu Petunjuk Teknis Soal Rencana Kenaikan Gaji PNS
via makassar.tribunnews.com
Ilustrasi gaji 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Provinsi DIY masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis terkait rencana kenaikan gaji 5 persen bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hingga kini, Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden (Keppres) mengenai kenaikan gaji yang akan
cair April mendatang ini masih belum ada.

“Kalau kami yang terpemting adalah regulasinya. Saat ini PP-nya atau aturan petunjuk teknisnya belum ada,” jelas Sekda DIY, Gatot Saptadi saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (15/3/2019).

Baca: Gaji PNS 2019 Naik, Draf Rancangan Peraturan Kenaikan Gaji dan Pensiun Ditarget Tuntas Akhir Januari

Dia menjelaskan, informasi mengenai kenaikan gaji sebesar 5 persen untuk PNS ini diketahui dari media.

Pihaknya belum bisa memastikan kepastian informasi ini karena belum menerima regulasi formal terkait
dengan kenaikan gaji ini.

“Kalau untuk pendataan PNS kami tidak sulit. Yang penting, informasi kenaikan ini nantinya sudah valid dan kalau ada keputusan ya harus dilaksanakan,” katanya.

Untuk kenaikan gaji ini, Gatot juga belum bisa memastikan apakah 5 persen dari gaji pokok, tunjangan atau take home pay.

Baca: Reaksi Kepala Desa Terhadap Rencana Jokowi Naikkan Gaji Perangkat Setara Gaji PNS Golongan IIA

Namun, jika kenaikan memang untuk PNS, semestinya dana tersebut ada di tangan BKN yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAU).

Untuk honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), memang menjadi kewenangan dari Pemprov. Namun, Gatot kembali menegaskan belum ada informasi resmi apakah kenaikan ini juga akan
dinikmati oleh honorer dan PPPK.

“Ini masih menjadi kasak kusuk di kalangan PNS dan honorer. Maka, kami belum bisa banyak berkomentar terkait hal ini,” urainya.

Baca: Pemprov DIY Targetkan KEK Industri dan Wisata Bisa Berjalan Tahun 2020

Jika memang ada kenaikan gaji 5 persen, Gatot menyebut tentunya hal ini disambut dengan gembira.

Hal ini berarti pemerintah pusat memperhatikan kesejahteraan PNS.

Gatot pun enggan berkomentar saat disinggung unsur politis dalam rencana kenaikan gaji PNS ini.

“Sebagai PNS kalau ada kenaikan gaji tentu saya senang, artinya pemerintah pusat memperhatikan. Kemudian, soal birokrasi tidak ada hubungannya dengan politik. Ini kebijakan nasional kalau sudah dikeluarkan aturan formal ya dilakukan,” ulasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: ais
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved