Pemilu 2019

Caleg Siap Ikuti Aturan KPU Soal Uang Transport

Calon legislator Siap Ikuti Aturan Komisi Pemilihan Umum Soal Uang Transport

Caleg Siap Ikuti Aturan KPU Soal Uang Transport
Net
Logo KPU

TRIBUNJOGJA.COM - Surat edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur cost politic yang hanya boleh diwujudkan dalam bentuk barang, voucher atau kupon mendapat respon dari para peserta Pemilu yang maju di tingkat legislatif. Sebagian melihatnya rumit, tapi pada akhirnya mereka menyetujuinya.

Herry Fahamsyah, Caleg PAN yang bakal maju sebagai anggota DPRD Bantul dari Dapil 5 adalah salah satu Caleg yang cukup cepat merespon aturan ini.

Beberapa kali, ia berkonsultasi dengan pihak KPU demi menguasai aturan ini karena beberapa item sulit diterapkan saat proses kampanye nanti.

“Saya sempat konsultasi dengan KPU. Transport memang tidak boleh berupa uang. Harus voucher atau kupon yang nilainya proporsional. Untuk menghitung proporsional ini rumit karena tidak ada aturan rinci yang mengatur hitungan voucher transport ini yang dimaksud secara proporsional ini,” kata Herry, Jumat (8/3/2019).

Baca: Seorang WNA yang Masuk DPT telah dicoret oleh KPU Gunungkidul

Tak ingin ambil resiko, Herry memilih mensiasati masalah transport ini dengan mengalihkannya ke sisi konsumsi. Ia mencontohkan, saat kampanye yang biasa dikemas lewat kenduri, akan diberikan konsumsi dengan menu yang lebih eksklusif. Cara paling sederhana ada menambahkan porsi lauk dibanding biasanya.

“Daripada membuat voucher atau kupon untuk kebutuhan transport, saya condong memuliakan warga saat kampanye misalnya dari konsumsi. Misal ditambah dada ayam separoh. Saya pikir ini lebih efektif. Toh dalam aturan KPU diperbolehkan memberi makanan dan minuman saat kampanye,” kata Herry.

Sementara itu Anton Prabu Semendawai, Caleg dari Partai Gerindra yang akan maju ke ke kursi DPRD DIY Dapil Sleman selatan mengaku, belum menerima detail surat edaran dari KPU tersebut. Termasuk, hitungan dan batasan cost politics yang bisa diwujudkan lewat makanan, minuman atau biaya transportasi.

“Dalam waktu dekat saya akan berkonsultasi ke KPU terkait detail aturan ini. Tentang apa yang boleh dan tidak boleh saat kampanye. Termasuk biaya transport yang tidak boleh diberikan memakai uang tunai tapi voucher atau kupon. Nah, mekanisme penentuan nilai voucher ini juga perlu diperjelas,” kata Anton.(tribunjogja)

Penulis: sus
Editor: has
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved