Jawa

Terbentur Regulasi, Kabupaten Magelang Tak Kunjung Miliki Sekda Definitif

Bupati Magelang, Zaenal Arifin, yang belum enam bulan dilantik ini pun harus melantik Penjabat (Pj) Sekda kembali setelah tiga bulan terakhir dijabat

Terbentur Regulasi, Kabupaten Magelang Tak Kunjung Miliki Sekda Definitif
Istimewa
Bupati Magelang, Zaenal Arifin melantik Penjabat Sekda Kabupaten Magelang, Adi Waryanto, di Ruang Cemerlang, Kompleks Setda Kabupaten Magelang, Rabu (6/3/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Kabupaten Magelang tak juga kunjung miliki Sekda Definitif.

Alasannya berbagai macam. Terbaru karena belum ada izin dari Menteri Dalam Negeri, karena sesuai aturan, Bupati Magelang terlantik harus menunggu enam bulan baru dapat melantik atau mengganti pejabat baru.

Bupati Magelang, Zaenal Arifin, yang belum enam bulan dilantik ini pun harus melantik Penjabat (Pj) Sekda kembali setelah tiga bulan terakhir dijabat oleh Adi Waryanto.

Setelah itu, Bupati kembali melantik Adi Waryanto menjadi penjabat sekda yang baru.

Baca: Aksi Bersih-bersih Sampah di Magelang, Sampah yang Terkumpul Ditukar dengan Bibit Tanaman

"Sesuai dengan undang-undang pemerintahan kita, bahwa ketika daerah mengikuti Pilkada, kita tidak bisa langsung memutuskan untuk mendefinitifkan tanpa seizin Menteri Dalam Negeri. Maka, kita melantik kembali Pak Adi Waryanto untuk menjadi Penjabat Sekretaris Daerah di Kabupaten Magelang," ujar Zaenal, saat melantik dan mengambil sumpah jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Rabu (6/3/2019) di Ruang Cemerlang, Setda Kabupaten Magelang.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016, disebutkan Bupati harus menunggu enam bulan masa jabatan untuk melakukan penggantian pejabat baru.

Jika dalam masa enam bulan, ia perlu meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan hal tersebut.

Disebutkan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Baca: Kisah Pejuang Lingkungan dari Magelang yang Hidupkan Lagi Ratusan Mata Air di Lereng Merapi

"Oleh karena itu kami perlu meminta izin terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri, sebelum enam bulan sebagai tahapan awal definitif Sekda. Saat ini telah mencapai proses permohonan kepada Menteri Dalam Negeri," katanya.

Halaman
12
Penulis: rfk
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved