ADVERTORIAL

KPPN Yogyakarta Komitmen Terapkan Zona Integritas

KPPN Yogyakarta menerapkan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, baik pada sisi internal serta eksternal.

KPPN Yogyakarta Komitmen Terapkan Zona Integritas
TRIBUNJOGJA.COM / Josef Leon
Suasana FGD Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang diselenggarakan oleh KPPN Yogyakarta, Selasa (5/3/2019) di Gedung Keuangan Negara Yogyakarta. 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan besar yang mesti dituntaskan.

Tidak hanya di lingkup pemerintahan, sektor swasta pun kerap kali ikut terlibat dalam tindakan haram ini.

Dari catatan Tribunjogja.com, pemerintah selaku regulator lewat berbagai kebijakan berupaya untuk mencegah potensi korupsi terutama di lingkup pemerintahan.

Juli 2018 lalu, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Baca: On Trend: 6 Gaya Mix and Match Koleksi Terbaru Gaudi Clothing

Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Oce Madril menyampaikan, dikeluarkannya Perpres tersebut diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap pemberantasan korupsi di lingkup birokrasi.

Berdasarkan catatan pihaknya di sepanjang 2018 lalu, badan pemerintahan menjadi sektor kedua terbesar setelah pendidikan dari 10 sektor dengan jumlah kasus sebanyak 57.

Sementara berdasarkan aktor, aparatur sipil negara (ASN) menempati urutan pertama dengan jumlah 375 orang dari 10 tertinggi.

Sepanjang 2018 pula, Pukat UGM mencatat, ada sebanyak 454 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.087 orang dan total negara merugi sejumlah Rp5,6 triliun.

"Dampaknya bukan hanya bagi negara tapi bisa pula terhadap kerugian lingkungan, sosial, pembangunan, dan masih banyak yang lain," kata dia dalam Focus Group Discussion Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Selasa (5/3/2019) di Gedung Keuangan Negara Yogyakarta.

Baca: Kolaborasikan Pencegahan dan Penindakan, KPK Dorong Pemda Temukan Indikasi Korupsi

Ia memaparkan, jenis-jenis kasus yang biasa menjerat ASN kebanyakan berupa gratifikasi, suap, penyalahgunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan aset negara.

Halaman
12
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved