Jawa

BPTD Provinsi Jawa Tengah Kini Tangani Layanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Mulai Maret 2019, pelayanan kalibrasi, SRUT, layanan UPUBKB khususnya kendaraan umum sepenuhnya akan ditangani di BPTD.

BPTD Provinsi Jawa Tengah Kini Tangani Layanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor
TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina memberikan sambutan dalam Sosialiasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dan DIY di Hotel Artos Magelang, Kamis (28/2/2018). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY menggelar Sosialiasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dan DIY di Hotel Artos Magelang, Kamis (28/2/2019).

Sosialisasi ini terkait penerapan pelayanan kalibrasi, sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) dan penerapan single aplikasi layanan UPUBKB, yang sebelumnya ditangani oleh Kementerian Perhubungan, kini sepenuhnya ditangani di BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

"Mulai Maret 2019, pelayanan kalibrasi, SRUT, layanan UPUBKB khususnya kendaraan umum sepenuhnya akan ditangani di BPTD. Dulu dari pusat (Kementerian Perhubungan) sedangkan kami hanya mendampingi," jelas Prasetyo Kencono, Kepala BPTD Wilayah X Jateng dan DIY di sela-sela kegiatan sosialisasi, Kamis (28/2/2019).

Baca: On Trend: 6 Gaya Mix and Match Koleksi Terbaru Gaudi Clothing

Prasetyo mengatakan, inovasi ini dinilai penting seiring bertambahkan jumlah kendaraan bermotor di berbagai wilayah, utamanya terkait kalibrasi yang terkait langsung dengan kelayakan jalan sebuah kendaraan bermotor.

"Kalibrasi ini akan diuji setiap setahun sekali, ada sembilan item antara lain masalah ring, polusi (uji gas buang), fisik, dan lainnya. Ke depan pembayaran pengujian ini secara online, non tunai, dan berintegrasi," ujarnya.

Lanjutnya, penerapan pelayanan ini juga dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta menjadi salah satu indikator penilaian penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN).Para penguji di UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dan DIY dan juga masyarakat dikumpulkan untuk dapat mengetahui kebijakan baru tersebut.

Baca: Ormas di Kota Magelang Bersinergi, Lawan Tawuran dan Cegah Paham Radikal

Wakil Wali Kota Magelang, Windarti Agustina, pun menyambut baik pelayanan UPUBKB yang kini menjadi semakin mudah dan berintegrasi.

Pelayanan ini demi mewujudkan ketersediaanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Ia mengatakan, layanan UPUBKB merupakan ujung tombak dari pelaksanaan tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kendaraan yang berkeselamatan.

"Sarana transportasi yang memadai adalah kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Maka, perlu dilakukan pengujian yang sesuai. Adanya layanan ini menjadi upaya pengendalian pelanggaran karoseri, over dimensi, kelebihan muatan di jalan raya, dan menekan pelanggaran lainnya," katanya pada Tribunjogja.com.(*)

Penulis: rfk
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved