Jawa

Pelipatan Surat Suara oleh Siswa di Magelang Diprotes, BP2MK : Jangan Korbankan Jam Belajar Siswa

BP2MK Wilayah IV Provinsi Jateng mempertanyakan sikap SMK Negeri 3 Magelang yang melibatkan siswa untuk melakukan sortir lipat surat suara Pemilu.

Pelipatan Surat Suara oleh Siswa di Magelang Diprotes, BP2MK : Jangan Korbankan Jam Belajar Siswa
TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri K
Para siswa SMK Negeri 3 Kota Magelang melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu 2019 di salah satu ruang kelas di SMK Negeri 3 Kota Magelang, Senin (25/2/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah mempertanyakan sikap SMK Negeri 3 Magelang yang melibatkan siswa untuk melakukan sortir lipat surat suara Pemilu Tahun 2019.

Pasalnya tak ada izin dan kegiatan tersebut dilakukan pada jam belajar siswa.

"Kegiatan tersebut tanpa sepengetahuan kami. Jika ada kerjasama pihak sekolah dan KPU terkait pelipatan surat suara ini, seharusnya BP2MK juga disurati. Kegiatan ini juga dilakukan pada jam belajar sekolah," ujar Pengawas SMK BP2MK Wilayah IV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Prihestu Hartomo pada Tribunjogja.com, Senin (25/2/2019).

Prihestu menegaskan, tidak benar melibatkan siswa dalam urusan sortir lipat surat suara pemilu.

Baca: STIE Mitra Indonesia Siapkan Mahasiswa yang Siap Hadapi Revolusi Industri 4.0

Tugas siswa di institusi pendidikan tak lain adalah belajar.

Terlebih, KPU dan pihak sekolah juga belum mengajukan izin dan meminta persetujuan dari BP2MK.

Bahkan jika pun pelipatan surat suara sudah berkoordiasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, seharusnya dilakukan setelah jam belajar, bukan pada jam belajar yang akan mengorbankan waktu belajar dari para siswa.

Pihaknya pun meminta kegiatan tersebut dihentikan.

Baca: Ratusan Siswa di Kota Magelang Ikut Menyortir dan Melipat Surat Suara Pemilu 2019

"Kegiatan pelipatan ini sampai mengorbankan jam belajar dari para siswa. Oleh karena itu, kami minta kegiatan tersebut dihentikan," ujarnya.

Prihestu juga akan memanggil Kepala SMKN 3 Magelang untuk diklarifikasi dan dimintai keterangan terkait hal tersebut.

Sikap penolakan ini bukan tidak mendukung proses demokrasi namun harus memperhatikan institusi dan tujuan pendidikan.

“Seluruh kegiatan harus seijin provinsi. Kalau seperti ini jam belajar siswa dikorbankan. Jika alasannya banyak siswa perempuan, boleh melihat di perusahaan garmen yang lebih banyak. Kami minta jangan disamakan antara orientasi usaha dengan belajar," katanya.(*)

Penulis: rfk
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved