Kota Yogya

Atasi Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu Kota Yogya Kerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian

Bawaslu Kota Yogya telah bekerjasama dengan Kejaksaan dan kepolisian untuk penegakan hukum terpadu.

Atasi Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu Kota Yogya Kerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian
internet
Logo Bawaslu 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA- Ketua Bawaslu Kota Yogya, Tri Agus Inharto mengatakan pihaknya telah bekerjasama dengan Kejaksaan dan kepolisian untuk penegakan hukum terpadu.

Tim tersebut nantinya akan berkonsentrasi pada pidana pemilu.

Ada beberapa hal yang berpotensi untuk menjadi tindak pidana pemilu, yaitu politik uang, ujaran kebencian, dan juga hoax.

"Politik uang bisa masuk pidana pemilu, bisa jadi dipenjara. Misalnya dia calon legislatif, bisa dicabut kedudukannya. Sementara untuk hoax, sebenarnya itu bukan termasuk pidana, tetapi dari hoax itu kan bisa bikin gaduh, kemudian terjadi perselisihan, nah itu masuk ke pidana pemilu," katanya pada Tribunjogja.com, Senin (25/2/2019).

Baca: STIE Mitra Indonesia Siapkan Mahasiswa yang Siap Hadapi Revolusi Industri 4.0

Terkait hoax dan ujaran kebencian, ia menilai Kota Yogyakarta lumayan terpapar.

Hal itulah yang perlu diwaspadai, sehingga masyarakat tidak mudah termakan berita yang tak jelas sumbernya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan, Hukum, dan Hubungan Antarlembaga Kota Yogyakarta, Noor Hasya Aryo Samudro mengungkapkan sejauh ini belum terjadi tindak pidana pemilu.

Menurut pantaun lapangan,pelanggaran yang dilakukan umumnya berupa pelanggaran administratif.

"Kalau sejauh ini belum ada tindak pidana pemilu. Dulu sempat ada temuan dugaan pelanggaran, tetapi belum memnuhi syarat formal dan material, sehingga belum bisa dikatakan itu tindak pidana pemilu," ungkapnya.

Baca: Bawaslu Kulon Progo Sosialisasikan Regulasi Pemilu ke Lingkungan Kegaamaan

"Kebanyakan masih seputar pelanggaran administratif, misalnya soal APK yang penempatannya tidak sesuai. Pelanggaran sekitar 3.000an kalau di Kota Yogyakarta, tetapi untuk sementara ini tindak pidana pemilu belum ada," sambungnya.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta menambahkan bahwa dalam penegakan hukum terpadu, pihaknya berwenang untuk melakukan penyidikan saja.

Namun terkait laporan menjadi ranah Bawaslu Kota Yogyakarta.

"Jadi penegakan hukum terpadu itu dari Bawaslu, yang di dalamnya ada Kejaksaan dan Kepolisian. Kami tidak menerima laporan, laporan pelanggaran tetap ada di Bawaslu Kota Yogyakarta,nanti kami membantu dalam penyidikannya saja," tambahnya.

"Jadi kami saling berkoordinasi, jika ada laporan yang perlu disidik, nanti kami lakukan penyidikan," tutupnya. (*)

Penulis: Christi Mahatma Wardhani
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved