Bantul

KPU Bantul Gandeng Kejaksaan Negeri, Antisipasi Sengketa Pemilu 2019

Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bantul menandatangani kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Bantul.

KPU Bantul Gandeng Kejaksaan Negeri, Antisipasi Sengketa Pemilu 2019
istimewa
Ketua KPU Bantul Didik Joko Widodo bersama Kajari Bantul Zuhandi melakukan penandatanganan kerjasama kesepamahaman dalam upaya mengantisipasi terjadinya sengketa pada tahapan Pemilu 2019. 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bantul menandatangani kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Bantul.

Kerjasama ini dalam upaya mengantisipasi terjadinya sengketa pada tahapan Pemilu 2019.

Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho menerangkan kesepamahaman kerjasama oleh kedua instansi ini dilakukan pada hari Kamis 21 Februari 2019 di gedung Kejaksaan Negeri Bantul.

MoU ini ditanda tangani oleh dirinya sebagai ketua KPU Bantul dan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Zuhandi.

Baca: Lebih Dekat dengan Rizki Rahma Nurwahyuni, Dalang Cantik dari Yogyakarta

Kegiatan ini dihadiri pula oleh anggota komisioner KPU Bantul, Mestri Widodo dan Kasi Datun Kejari Bantul, Hartana.

"Kerjasama antara KPU Bantul dan Kejari Bantul ini merupakan upaya aktif bersama untuk mewujudkan pemilu yang sukses. Pentingnya kerjasama ini dalam rangka persiapan mengantisipasi sengketa pemilu dan persoalan-persoalan hukum," kata Didik kepada Tribunjogja.com.

Dijelaskan Didik, Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Zuhandi, memiliki komitmen sangat tinggi dalam kerjasama tersebut karena ini merupakan kerjasama pertama kalinya di Lima Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sehingga menurut dia sangat penting sebagai upaya preventif dalam proses tahapan pemilu 2019 yang berpotensi menimbulkan kasus hukum.

Baca: Pemkab Bantul Adakan Workshop Peluang dan Tantangan Era Revolusi Industri 4.0

"Baik dalam bidang perdata maupun tata usaha negara," terang dia.

Kerjasama ini berlangsung selama dua tahun. Secara konkrit, Didik menjelaskan, dari kerjasama ini nantinya Kejaksaan negeri Bantul dapat dimintai pertimbangan dan pendapat hukum.

Kaitannya dengan semua permasalahan yang berujung pada sengketa hukum pemilu.

Selain itu, pendapat dan pertimbangan hukum juga bisa terkait permasalahan potensi hukum yang lain.

"Misalnya tentang masalah-masalah pertangggungjawaban keuangan yang dimungkinkan bisa berimplikasi pada hukum," jelasnya. (*)

Penulis: Ahmad Syarifudin
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved