Kota Magelang

Penandatanganan Hasil Rapat Bersama yang Disepakati Semua Pihak

Warga RW 9 dan RW 10 Kelurahan Cacaban akhirnya mengerti dan memahami keputusan yang diambil oleh manajemen PDOW Taman Kyai Langgeng

Penandatanganan Hasil Rapat Bersama yang Disepakati Semua Pihak
Dok Pemkot Magelang
Manajemen PDOW Taman Kyai Langgeng, warga RW 9 dan RW 10 menggelar rapat bersama, Rabu (20/2) malam terkait polemik pembangunan pagar pembatas 

TRIBUNJOGJA.COM - Warga RW 9 dan RW 10 Kelurahan Cacaban akhirnya mengerti dan memahami keputusan yang diambil oleh manajemen PDOW Taman Kyai Langgeng (TKL) terkait pembangunan pagar pembatas di sisi Barat.

Dalam rapat yang diikuti oleh manajemen TKL, warga RW 9, dan RW 10 Kelurahan Cacaban, Rabu (20/2) malam, bahkan telah dihasilkan sejumlah poin yang diterima semua pihak.

Beberapa poin yang menjadi hasil musyawarah yaitu Warga RW 9 dan RW 10 memahami keputusan manajemen PDOW TKL, bahwa boleh secara gratis masuk ke objek wisata tersebut melewati pintu depan dengan menunjukkan identitas (Kartu Tanda Penduduk dan lainnya).

Kemudian, TKL juga akan melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) serta bina lingkungan.

Tidak akan terjadi gejolak (masalah) di RW 9 dan RW 10, apabila TKL mengadakan acara agar mengundang warga RW 9 dan RW 10.

"Satu lagi poin hasil rapat adalah jika terjadi demo/unjuk rasa, bukan dilakukan oleh warga RW 9 dan RW 10 Kelurahan Cacaban," ujar Lurah Cacaban, Tri Teguh Widada membacakan hasil rapat yang dihadiri Asisten I Setda Kota Magelang, Muji Rochman, Babinsa, Babinkamtibmas, dan unsur Kesbanglinmas, Rabu (20/2/2019) malam.

Teguh meminta semua pihak untuk bisa menegakkan dan melaksanakan bersama hasil rapat tersebut.

Sementara itu, Ketua RW 9, Tukiyo mengatakan hubungan baik antara warga dan TKL harus terus dijaga baik.

"Terkait pembangunan pagar pembatas, kita bisa memaklumi, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang melandasi. Meski demikian, kami tetap berharap meski ditembok, warga tetap diberikan pintu masuk," kata Tukiyo.

Ketua RW 10, Nurdin Bagi Balle menambahkan, pihaknya telah mengumpulkan masyarakat usai adanya polemik pembangunan pagar pembatas.

Menurutnya, kebijakan pembangunan pagar pembatas tersebut merupakan hak manajemen.

"Saya sudah mengumpulkan masyarakat, saya minta mereka untuk tidak ikut kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya seperti demo, buang-buang bensin. Kalau pun ada, itu adalah oknum," terang Nurdin.

Senada dengan Nurdin, tokoh masyarakat RW 10, Jumari juga menegaskan bahwa tidak ada instruksi ataupun ajakan kepada warga untuk melakukan demo.

"Kami tidak menginstruksikan, tidak mengajak warga untuk demo terkait pembangunan tembok pembatas TKL," jelas Jumari.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PDOW TKL, Edi Susanto menjelaskan, pembangunan pagar pembatas bukan dilakukan tanpa alasan.

Pihak manajemen saat ini tengah berupaya melakukan pengembangan agar ada perubahan dan inovasi di wisata tersebut.

"Saat ini kita sudah mendapatkan pihak ketiga yang akan menjalin kerjasama dan mereka memilih sisi Utara untuk pengembangan. Agar aman dan nyaman, mereka meminta dibangun pagar pembatas," urai Edi.

Edi pun mengakui, telah ada sejumlah solusi terkait dengan tuntutan warga sebagai dampak pembangunan pagar pembatas tersebut.

"Untuk warga yang ingin masuk TKL silahkan bisa lewat depan, untuk CSR silahkan diajukan dan akan dikaji. Untuk bina lingkungan juga silahkan diajukan dan akan kita kaji," tandas Edi. (humaspemkotmagelang)

Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved