Kota Magelang

Bagian Hukum Setda Kota Magelang Sosialisasikan Empat Rancangan Peraturan Daerah

Pemerintah Kota Magelang tahun 2019 ini memiliki rencana program penyusunan 8 peraturan daerah (Perda).

Bagian Hukum Setda Kota Magelang Sosialisasikan Empat Rancangan Peraturan Daerah
Dok Pemkot Magelang
Bagian Hukum Setda Kota Magelang melakukan sosialisasi empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kota Magelang tahun 2019 ini memiliki rencana program penyusunan 8 peraturan daerah (Perda).

Dari jumlah tersebut, empat diantaranya sudah diawali dengan tahapan sosialisasi di bulan Februari.

"Sudah kita jadwalkan di bulan Februari ini ada 4 rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan kita kirim ke DPRD. Sebelum dikirim ke dewan, kita sosialisasikan terlebih dahulu," jelas Kepala Bagian Hukum Setda Kota Magelang, Maryanto, di sela sosialisasi raperda di ruang rapat lantai 1 Setda Kota Magelang, Rabu (20/2).

Maryanto menyebutkan, empat raperda tersebut yakni Raperda tentang pembentukan perundang-undangan, raperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), raperda tentang Bank Magelang, dan raperda tentang Bank Jateng.

"Keempatnya kita sosialisasikan selama empat hari berturut-turut, mulai Senin (18/2) sampai Kamis (21/2)," ungkap Maryanto.

Menurutnya, sosialisasi tersebut melibatkan semua stakeholder, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta sebagian masyarakat yang berhubungan dengan Perda. Sosialisasi ini, kata dia, merupakan rangkaian proses pembentukan Perda.

"Tahapan setelah dilakukan sosialisasi adalah paparan dengan Walikota. Sebelum kemudian dibawa ke dewan," urai Maryanto.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Magelang, Hery Nurjiyanto menuturkan adanya raperda tentang Perusahaan Daerah Bank Magelang merupakan perintah dari aturan diatasnya.

Yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Peraturan tersebut menginstruksikan bahwa seluruh badan usaha milik daerah (BUMD) yang tadinya perusahaan daerah harus berubah menjadi perusahaan umum daerah (perumda) atau perseroan daerah (perseroda)," jelasnya.

Instruksi tersebut, lanjut Hery, harus sudah dilaksanakan di tahun 2020 mendatang. Bank Magelang sendiri sudah mengawali sejak tahun 2019 ini.

Hery menyebutkan, raperda ini tentu membawa perubahan. Seperti struktur organisasi yang harus ditata kembali, kepengurusan mengenai dewan pengawasan dan direksi yang juga diatur kembali.

"Namun secara umum, kebijakan-kebijakannya masih sama. Kita hanya merubah modal dasar saja, akan kita tingkatkan, besarannya belum tahu," tuturnya.

Hery berharap, dengan adanya raperda tentang perusahaan daerah Bank Magelang, organisasi BUMD ini menjadi lebih kuat.

"Karena sebelumnya ada yang belum diatur, dengan raperda ini mungkim bisa lebih ditata lagi," katanya. (Humaspemkotmagelang)

Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved