Advertorial

KPKNL Yogyakarta Perkuat Layanan dengan Pencanangan ZI

Pencanangan ini dianggap penting sebagai upaya dan komitmen dalam usaha Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program hal reformasi bi

KPKNL Yogyakarta Perkuat Layanan dengan Pencanangan ZI
TRIBUNJOGJA.COM / Yosef Leon Pinsker
Kepala KPKNL Yogyakarta, Agung Budi Setiadji (tengah) didampingi Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DIY, Tavianto Noegroho (kiri) dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Budi Masturi menunjukkan piagam pencanangan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Rabu (20/2/2019) di ruang keraton, Gedung Keuangan Yogyakarta. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta melakukan pencanangan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Rabu (20/2/2019) di ruang keraton, Gedung Keuangan Yogyakarta.

Pencanangan ini dianggap penting sebagai upaya dan komitmen dalam usaha Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program hal reformasi birokrasi.

Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Baca: KPKNL Yogyakarta Canangkan Pembangunan Zona Integritas

Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DIY, Tavianto Noegroho mengatakan, langkah ini masih merupakan tahapan awal dari KPKNL Yogyakarta yang kedepannya akan terus dilanjutkan dengan beragam perangkat penilaian yang telah tersedia.

"Nanti akan ada parameter penilaian sampai mendapat sertifikat WBK. Tidak gampang, namun kita sudah punya komitmen untuk bekerja tidak korupsi dan sekaligus melayani dengan orientasi kepada customer," ungkapnya.

Dalam hal ini, juga akan dilibatkan tim eksternal untuk tahapan penilaian agar KPKNL Yogyakarta dianggap layak atau belum sebagai WBK dengan proses yang bertahap.

Disamping itu, lanjutnya, peran dari sejumlah pihak dan lembaga juga diperlukan dalam pencanangan komitmen WBK tersebut.

Pihak luar yang mendapati pelayanan belum sesuai dengan komitmen tadi, berhak menyampaikan usulan dan masukan kepada KPKNL Yogyakarta.

"Tentunya sesuai dengan SOP. Semua mitra kerja KPKNL akan dilayani secara transparan dan akuntabel sekaligus memberikan kepuasan kepada semua pihak," jelasnya.

Dalam penerapannya, internal dalam lingkup kerja KPKNL Yogyakarta juga akan diuji dan diberikan pemahaman seputar ZI.

Penggunaan kuesioner akan diberikan kepada sejumlah pegawai guna menilai telah sejauh mana pemahaman terhadap ZI.

Kepala KPKNL Yogyakarta, Agung Budi Setiadji menyatakan, dukungan dari berbagai pihak juga dibutuhkan dalam mengoptimalkan pelayanan dan zero tolerance terhadap KKN.

Agung menjelaskan, semangat yang dilakukan pihaknya tentu akan semakin baik dengan dukungan stakeholder lain guna mempercepat pengejawantahan ZI di lingkup KPKNL Yogyakarta.

"Saya juga tekankan kepada seluruh staff agar pencanangan ini bukan hanya sebagai seremonial belaka, tapi bisa menjadi pegangan dalam pelayanan kepada seluruh mitra kerja KPKNL," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved