Kota Magelang

Moratorium Penerimaan THL di Kota Magelang untuk Hemat Anggaran

Sigit mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk membayar honor THL begitu besar.

Moratorium Penerimaan THL di Kota Magelang untuk Hemat Anggaran
Istimewa
Walikota Magelang, Sigit Widyonindito memberikan pengarahan kepada para ASN pada rapat koordinasi Refleksi Kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Tahun Ketiga 2016-2021 di Gedung Wiworo Wiji Pinilih, Magelang Selatan, Senin (18/2/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Kebijakan Walikota Magelang, Sigit Widyonindito melakukan moratorium penerimaan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Kota Magelang tidak lain bertujuan untuk menghemat anggaran.

Sigit mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk membayar honor THL begitu besar.

Setiap tahun, pihaknya harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 36 Miliar untuk membayar honor para tenaga harian lepas yang berjumlah 2.000 orang tersebut.

Ia pun memutuskan untuk melakukan moratorium penerimaan THL hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2021 mendatang.

Baca: Wali Kota Magelang Berlakukan Moratorium Penerimaan THL

Anggaran untuk membayar THL sendiri akan dialokasikan untuk program yang bersentuhan langsung ke masyarakat.

"Jumlah THL kita ada sekitar 2.000 sekian, dan untuk membayar honor mereka dibutuhkan anggaran Rp 36 Miliar. Angka ini tidaklah kecil, oleh karena itu kita stop dulu, dan alihkan untuk membiayai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Sigit, saat rapat koordinasi Refleksi Kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Tahun Ketiga 2016-2021 di Gedung Wiworo Wiji Pinilih, Magelang Selatan, Senin (18/2/2019).

Meski demikian, pihaknya memang tak menampik jika kebutuhan THL amatlah penting.

Hal ini juga mengingat selama 8 tahun terakhir, pihaknya baru membuka dua kali rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Baca: Kumpulkan Youtuber dan Penggiat Media Sosial di Magelang, Bawaslu Ajak Awasi Media Sosial

Hal ini membuat sebagian OPD menggunakan kebijakan rekruitmen THL, tetapi tidak mendasar pada kebutuhan tenaga kerja.

"Sebagian OPD yang tugas utamanya bukan bidang pelayanan meminta rekrutmen THL, tahun ini. Saya langsung tolak," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya pun menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberlakukan moratorium rekruitmen THL, mulai sekarang hingga akhir masa jabatannya pada 2021 mendatang.

Baca: Komunitas Magelang Bersepeda Urunan Sewu Gawe Parkiran

Ia pun telah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang moratorium penerimaan THL tersebut ke setiap instansi, BUMD, dan OPD untuk segera dilaksanakan.

"Saya sudah perintahkan untuk distop dulu (penerimaan THL). Sampai akhir masa jabatan saya (tahun 2021), tidak akan angkat THL, untuk penghematan anggaran," ungkapnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: rfk
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved