Bantul

Tuntut Hak-Hak Pekerja, Mantan Karyawan Korban PHK Lakukan Mediasi

Kehadiran mereka yakni untuk memenuhi undangan mediasi yang keempat terkait perselisihan hubungan industrial dengan perusahaan tempat mereka bekerja

Tuntut Hak-Hak Pekerja, Mantan Karyawan Korban PHK Lakukan Mediasi
TRIBUNJOGJA.COM / Amalia Fathonaty
Kuasa hukum mantan karyawan korban PHK PT Kharisma Export, Alfi masih akan menunggu mediasi yang ditunda pekan depan, Jumat (15/2/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Mantan Karyawan korban PHK PT Kharisma Export menyambangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul, Jumat (15/2/2019) siang.

Kehadiran mereka yakni untuk memenuhi undangan mediasi yang keempat terkait perselisihan hubungan industrial dengan perusahaan tempat mereka bekerja dulu.

Kuasa hukum para mantan karyawan korban PHK, Alfi memaparkan kronologinya yakni dilihat dari rata-rata karyawan sudah 4-8 tahun bekerja terus menerus tanpa ada kepastian setelah di PHK.

"Kita tidak tahu persis alasan PHK-nya apa. Hanya diberi surat keterangan bekerja dari sekian sampai sekian," tutur Alfi.

Katanya, beberapa karyawan terkena PHK tanpa kejelasan.

"Tidak ada surat peringatan pertama, kedua, atau ketiga, yang wajib dikeluarkan sebelum melakukan PHK," tuturnya.

Baca: Kasus PHK yang Ditangani PHI Yogyakarta Alami Peningkatan

Ada 11 mantan karyawan yang memberikan aduan soal hak-hak pekerja yang tak diberikan.

"Sesuai Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 1-4 tentang Ketenagakerjaaan, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," katanya.

Namun ternyata tidak terjadi kesepakatan pemberian hak-hak bagi pekerja tersebut.

Dalam agenda mediasi tersebut, pihak PT Kharisma Export pun tidak menghadiri mediasi.

Halaman
12
Penulis: amg
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved