Nasional

Potensi Sengketa Pemilu 2019 Dinilai Besar

Selain banyaknya partai politik, di 2019 juga dinilai tidak ada wasit yang bisa menengahi jika terjadi sengketa pemilu.

Potensi Sengketa Pemilu 2019 Dinilai Besar
TRIBUNJOGJA.COM / Siti Umaiyah
Peluncuran buku Buku Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi yang ditulis oleh Denny Indrayana diselenggarakan di Fakultas Hukum UGM pada Jumat (15/2/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM - Potensi sengketa pemilu 2019 dinilai besar, hal tersebut dikarenakan dibandingkan dengan pemilu 2014, saat ini partai politik, dapil lebih banyak dan kursi DPR dan DPRD kurang lebih ada 19 ribu.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan antar caleg di internal partai juga terdapat sengketa.

Denny Indrayana, saat peluncuran buku Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi yang diadakan di Fakultas Hukum UGM pada Jumat (15/2/2019) menerangkan selain banyaknya partai politik, di 2019 juga dinilai tidak ada wasit yang bisa menengahi, yakni presiden yang berhenti seperti di 2014 lalu.

"Salah satu yang harus kita cermati dan kita antisipasi dalam proses pemilu 2019 adalah potensi konflik yang terjadi setelah pilpres. Di 2014, masih ada wasit, yang bisa menengahi, yaitu presiden yang berhenti, pak SBY. Dulu ada dua orang yang sedang bersaing dan di tengah masih ada wasit yang mencoba meredam. Di 2019, wasit itu tidak ada. Pak Jokowi sedang maju lagi menjadi kontestan, tentunya menghadapi Prabowo, tentu tidak ada wasit," terangnya.

Baca: Palette: Tips Memakai Maskara untuk Pemula

Untuk mengatasi hal tersebut, maka MK-lah yang nantinya diharapkan bisa jadi penengah dan wasit dalam menangani konflik paska pemilu

"Saya berharap apa yang terjadi di Venezuela setelah pilpres, terbelahnya pemerintah, tidak terjadi di Indonesia. Tetapi itu mungkin dan harus diantisipasi, karena itu keberadaan MK sebagai wasit harus dikuatkan, karena sengketa pemilu diputuskan di MK," terangnya.

Denny menerangkan jika pemilihan hakim MK yang benar-benar tidak bisa diintervensi sangatlah penting.

"Jadi sangat penting untuk memilih hakim konstitusi yang benar-benar negarawan. Saat ini di DPR ada proses memilih dua orang pengganti hakim MK. Ini sangat penting memilih wasit yang tidak berpihak dan benar-benar orang yang bisa menengahi kalau ada sengketa pemilu di pilpres. Saya benar-benar berharap teman-teman di DPR bisa memilih hakim yang benar-benar negarawan," ungkapnya.

Baca: Buku Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi Diluncurkan

Oce Madrid, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menerangkan jika sengketa yang dinilai lebih besar di pemilu 2019 merupakan tantangan bagi MK untuk menyiapkan sistem yang baik, yang bisa menjamin proses penyelesaian sengketa hasil pemilu.

"Kalau sistem tidak disiapkan dengan baik oleh MK, dan dengan tingkat perkara yang cukup tinggi, kita bisa bayangkan pasti akan cukup mengguncang. MK harus bisa menjawab kepastian hukum," terangnya.

Oce menyoroti proses pemilihan hakim MK lewat DPR juga memiliki unsur politik yang sangat tinggi.

Anggota DPR harus bisa memastikan independensi dari calon yang dipilih.

"Pemilihan hakim lewat DPR unsur politiknya juga sangat tinggi, mau tidak mau unsur politik tidak bisa ditolak. Kitaa bisa melihat bagaimana tarikan dari berbagai kubu, menurut saya akan jauh lebih baik kalau anggota DPR memastikan independensi calon yang dipilih. Karena kalau hakim MK bisa diintervensi maka pada saat menangani sengketa akan lebih diintervensi oleh kubu manapun," ungkapnya. (*)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved