Jawa

DPRD Kabupaten Magelang Setujui Tiga Raperda

Masalah tersebut perlu penanganan secara terpadu dan memerlukan Perda sebagai kebijakan yang lebih operasional

DPRD Kabupaten Magelang Setujui Tiga Raperda
istimewa
Bupati Magelang, Zaenal Arifin menyerahkan tiga rancangan peraturan daerah kepada Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Saryan Adi Yanto, usai Sidang Paripurna di ruang sidang DPRD Kabupaten Magelang, Selasa (12/2). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, Selasa (12/2/2019).

Ketiganya yakni Perda tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan; Perda tentang Penanganan Tuna Susila; dan Perda tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) I, H Sarimin, mengatakan tentang pentingnya pembentukan Perda tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan.

Hal ini karena masalah sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan masih terus terjadi.

Baca: Perkuat Formasi Badan, Bawaslu Kabupaten Magelang Rekrut Delapan Analis

Masalah tersebut perlu penanganan secara terpadu dan memerlukan Perda sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi landasan bagi upaya penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan tersebut.

"Masalah sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan makin berkembang. Keberadaan mereka di titik-titik keramaian tidak juga berkurang dari waktu ke waktu, dan sesuai aturan, sudah menjadi mandat negara untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar," ujar Sarimin, Selasa (12/2) di Sidang Paripurna di ruang sidang DPRD Kabupaten Magelang.

Sementara itu, Anggota Pansus II DPRD Kabupaten Magelang, HM. Sholeh Nurcholis mengatakan, Perda tentang Penanganan Tuna Susila juga penting untuk dibentuk.

Hal ini melihat adanya gejala peningkatan tuna susila di Kabupaten Magelang.

Masalah ini merupakan permasalahan sosial yang komplek serta merupakan pelanggaran terhadap norma hukum maupun norma kemasyarakatan.

Baca: Ribuan Pelajar Berkompetisi pada POPDA Tahun 2019 di Kabupaten Magelang

Halaman
12
Penulis: rfk
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved