Yogyakarta

Tahun 2020, Yogyakarta Ditargetkan Menjadi Provinsi Lengkap PTSL

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah diluncurkan oleh pemerintah ini dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Tahun 2020, Yogyakarta Ditargetkan Menjadi Provinsi Lengkap PTSL
TRIBUNJOGJA.COM / Noristera Pawestri
Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana (kiri), Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Krido Suprayitno (tengah), Lurah Desa Srimulyo PiyunganWajiran (tengah), Ketua Tim Ajudikasi PTSL Desa Srimulyo, Nurdin (kanan) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Noristera Pawestri

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah diluncurkan oleh pemerintah ini dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Lurah Desa Srimulyo Piyungan, Wajiran menyampaikan, selama ini biaya pembuatan sertifikat tanah mahal.

Sekarang dengan adanya PTSL itu biaya pembuatan sertifikat tanah hanya Rp 150 ribu.

"Masyarakat senang sekali. Semoga semua masyarakat bisa menikmati program yang sangat mudah dan murah," ujarnya dalam acara yang disiarkan Tribun Jogja, Jumat (8/2/2019).

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Krido Suprayitno menambahkan, pada tahun 2020 DIY menjadi provinsi lengkap, yakni seluruh tanah di DIY sudah terpetakan bidangnya.

"Jika sudah lengkap Pemda DIY dengan kanwil sudah komitmen 2022 semua selesai. Tahun 2020 provinsi lengkap untuk bekal semua tanah DIY punya kejelasan. Kalau 2020 jadi propinsi lengkap berarti 80 persen urusan tanah DIY tinggal legalisasi," kata Krido.

Lanjut Krido, program PTSL ini menjadi program yang sifatnya taktis dan strategis dalam kepemilikan tanah.

"Harapan kami terhadap pencapaian target adanya perubahan paradigma masyarakat yang sebelumnya 'dioyak-oyak' untuk mengurus (sertifikat tanah), tahun ini masyarakat berperan aktif," ucapnya.

Baca: DPRD DIY Dukung Penuh Program PTSL

Setelah memiliki sertifikat kepemilikan tanah, kata Krido, langkah selanjutnya adalah bagaimana merubah paradigma kepemilikan tanah agar tidak mudah dijual, yaitu dengan solusi bahwa tanah itu tetap menjadi aset keluarga.

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana menambahkan, dengan adanya sertifikat tanah melalui PTSL ini ada alasan hak yang kuat bisa menjadi dasar masyarakat desa untuk mengembangkan usahanya.

"Kalau tidak punya sertifikat tanah kan tidak bisa untuk produksi, agunan dan sebagainya," kata Yoeke.

Pihaknya pun juga mendukung penuh PTSL agar berjalan dan sesuai dengan target.

"Harapannya agar segera mungkin masyarakat bisa mendapatkan sertifikat bagi kepentingan hidupnya," jelasnya. (*)

Penulis: Noristera Pawestri
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved