Pemilu 2019

Bawaslu Minta Polisi Razia Peserta Kampanye Berknalpot Blombongan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY dan Pemerintah Provinsi DIY berharap ada sanksi tegas bagi aktivitas kampanye yang mengganggu ketertiban umum

Bawaslu Minta Polisi Razia Peserta Kampanye Berknalpot Blombongan
Tribun Jogja/ Agung Ismianto
Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY dan Pemerintah Provinsi DIY berharap ada sanksi tegas bagi aktivitas kampanye yang mengganggu ketertiban umum.

Di antaranya adalah masih banyaknya simpatisan atau kader partai yang menggelar konvoi sepeda motor dengan knalpot blombongan dan tidak memakai helm.

“Untuk soal tidak pakai helm dan knalpot blombongan kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar bertindak tegas,” ujar Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono usai bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rabu (6/2/2019) siang ini.

Bagus menjelaskan, potensi arak-arakan yang melibatkan banyak orang pada saat kampanye rawan terhadap pelanggaran lalu lintas. Di samping itu, ketertiban umum pun terganggu dengan suara bising knalpot blombongan.

Baca: Bawaslu Kota Yogyakarta Pantau Proses Perakitan Kotak Suara

Baca: Kotak Suara di Gudang KPU Kota Yogya Mulai Dirakit

Untuk itu, pihaknya juga mendatangi Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mencari solusi bersama terkait aktivitas kampanye yang justru terkadang menimbulkan insiden.

“Kami bersama dengan gubernur berusaha mencari solusi bersama agar penyelenggaraan kampanye bisa berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.

Di antaranya, pihaknya juga mendukung adanya razia para peserta kampanye yang tidak menggunakan helm dan juga memakai knalpot blombongan.

Razia dari pihak kepolisian ini juga dimaksudkan agar para peserta kampanye juga steril membawa senjata tajam.

Jika diperlukan, untuk kelancaran aktivitas kampanye bisa dimungkinkan adanya pertemuan antar tokoh-tokoh partai politik.

Hal ini bisa meredam emosi para peserta kampanye. Hanya, tindakan sejak awal menjadi salah satu kunci agar tidak merembet pada masalah berikutnya.

Baca: DPW PPP DIY Targetkan Minimal Satu Perwakilan ke Kursi DPR RI

Kerawanan Pemilu

Di sisi lain, pihaknya juga memetakan kerawanan pemilu. Kerawanan ini terkait dengan pemilih, politik uang dan juga netralitas ASN. Pihaknya pun tengah membangun kantong-kantong desa anti politik uang.

Di Gunungkidul misalnya, ada 18 desa sebagai kantong anti politik uang. Masing-masing kecamatan ada satu perwakilan desanya. “Jadi nanti ada inisiatif gerakan melawan politik uang berbasiskan desa yang menjadi desa anti politik uang. Nanti akan kami launching,” urainya.

Beberapa hal lain, pihaknya juga akan membuat surat edaran terkait netralitas ASN, TNI, Polri, dalam pemilu.  Pasalnya, netralitas ini juga cukup berpengaruh pada kerawanan pemilu yang akan digelar tahun 2019 ini. (tribunjogja)

Penulis: ais
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved